#bltdanadesa#beritalamsel#bansos

38 KPM dari Dua Desa di Penengahan Belum Terima BLT DD

( kata)
38 KPM dari Dua Desa di Penengahan Belum Terima BLT DD
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images

Kalianda (Lampost.co): Sebanyak 38 dari 293 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahap 1 tahun 2020 dari dua desa di Kecamatan Penengahan,  Lampung Selatan, gigit jari. Pasalnya, bantuan sebesar Rp600 ribu tersebut belum bisa mereka cairkan karena terdapat kesalahan data kependudukan. 

Berdasarkan informasi yang didapat Lampost.co di BRI Unit Penengahan, Selasa, 23 Juni 2020, sebanyak 155 KPM di Desa Kelaten, sekitar 16 diantaranya belum bisa dicairkan. Sementara di Desa Pasuruan dari 116 keluarga penerima, 22 diantaranya juga belum bisa menikmati bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 tersebut. 

"Ya benar 16 warga kami belum bisa mencairkan BLT DD tahap 1 sebesar Rp600.000 itu, karena ada kesalahan pada NIK di KTP dan KK. Jadi butuh waktu 4-5 hari untuk perbaikan dan bisa dicairkan," kata Kepala Desa Kelaten, Toto Aminudin, disela penyaluran BLT DD di kantor desa setempat, Selasa, 23 Juni 2020.

Ia berharap BLT-DD yang diberikan ini benar-benar mampu memberikan manfaat nyata sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.

"KPM BLT-DD ini adalah keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan program bantuan lain seperti bansos tunai, bantuan pangan nontunai (BPNT) atau sembako, maupun program keluarga harapan (PKH), " katanya. 

Hal senada dikatakan Harto Sekertaris Desa Pasuruan. Menurutnya dari 138 KPM, sebanyak 22 diantaranya belum menerima lantaran masih dalam perbaikan data kependudukannya.  

"Dari 138 KPM, baru 116 keluarga saja yang sudah cair. Sisanya sekitar 22 KPM menyusul dalam waktu dekat ini. Penyaluran terhadap 22 KPM itu tertunda karena ada kesalahan pada kependudukan," tutupnya. 

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar