#tenagakontrak#beritalampung

349 Pegawai Kontrak Pemprov Lampung Dirumahkan

( kata)
349 Pegawai Kontrak Pemprov Lampung Dirumahkan
Komisi I DPRD Provinsi Lampung memanggil BKD Provinsi Lampung mengenai nasib Pegawai Tetap Harian Lepas (PTHL) Provinsi Lampung, Kamis, 7 November 2019. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung merumahkan 349 pegawai tetap harian lepas (PTHL) atau biasa disebut pegawai kontrak, lewat Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sejak April dan Mei 2019. Pemberhentian kontrak terhitung sejak 31 Oktober 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, M. Rolib mengatakan, pemprov akan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran berupa gaji untuk 349 tenaga kontrak di 35 Orgarnisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut sampai Oktober 2019. "Pembayaran gaji akan diakomodir melalui OPD masing-masing," kata Rolib di Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Kamis, 7 November 2019.

Rolib menambahkan, pemutusan kontrak adalah hasil rapat evaluasi penyesuaian pada 30 Oktober 2019. Ia menceritakan proses pengangkatan honor ini awal tahun. Januari 2019, SK yang dikeluarkan sebanyak 3.318, itu yang sesuai dengan usul perpanjangan dari masing-masing OPD yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sedangkan April muncul 349 SK yang tidak sesuai usulan OPD.

"Jumlah tenaga kontrak untuk tahun 2017 sebanyak 2.920 orang, tahun 2018 meningkat menjadi 3.100 orang, dan tahun 2019 sebanyak 3.667 orang termasuk didalamnya 349 orang pengangkatan April 2019," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus membayarkan hak para pegawai tersebut. Ia meminta jangan ada kegaduhan dalam proses tersebut. Kemudian juga evaluasi terkait kepegawaian harus benar-benar dijalankan secara baik agar pelayanan publik bisa berjalan baik.

"Persoalan ini sebaiknya bisa selasi dan berjalan baik serta lancar, tanpa ada polemik," katanya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar