#bantuansubsidiupah#bpjsketenagakerjaan

341 TKS Pemkab Tanggamus Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

( kata)
341 TKS Pemkab Tanggamus Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Widodo (ketiga kiri) memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Tanggamus Dewi Handajani di ruang rapat bupati, Senin, 26 Oktober 2020. Lampost.co/Rusdy Senapal


Kotaagung (Lampost.co) -- Tenaga kontrak non-PNS atau tenaga kerja sukarela (TKS) Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 341 gagal mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) yang dikucurkan pemerintah karena belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Program bantuan subsidi Rp600 ribu per bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta yang diberikan setiap dua bulan sekali. 

Syarat ketentuan penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah peserta yang masih aktif dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung, Widodo mengatakan ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 14 Tahun 2020 tentang Bantuan Subsidi Upah Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kebetulan yang 341 itu belum terdaftar dan kami tidak dapat memberikan data. Data itu langsung diangkat pemerintah melalui data kami," katanya usai memberikan piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati Tanggamus Dewi handajani di ruang rapat bupati, Senin, 26 Oktober 2020.

Disinggung jika data ke-341 orang TKS yang gagal mendapatkan BLT itu bersamaan dengan pengusulan 5.034 TKS lainnya, Widodo menyebut jika data 341 TKS itu belum ada di BPJS Ketenagakerjaan. "Kalau datanya belum ada di kami, ini kan belum jadi peserta. Kalau belum jadi peserta ya kami belum dapat menyajikan data," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Tanggamus, Muaiyin Zen, mengatakan pihaknya telah mengajukan data 5.034 TKS ke BPJS Kesehatan Cabang Lampung. Namun, 341 TKS gagal mendapat kucuran dana tersebut. Data itu bertambah dari sebelumnya 327 menjadi 341 TKS.  

"Setelah kami data kembali, ada beberapa TKS yang sudah mendapatkan dana dari kartu prakerja dan beberapa lagi sudah masuk sesuai dengan tahap pertama. Adapun yang lainnya, 341 itu tetap kami usulkan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang lampung untuk diteruskan ke pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Dwi Maitoro, salah satu TKS non-PNSD di Satuan Polisi Pamong Praja yang gagal mendapatkan BLT, bantuan subsidi gaji tersebut mengaku kecewa. Pasalnya, dia yang telah mengabdi selama 10 Tahun di Pemkab Tanggamus tidak mendapat bantuan tersebut.

"Saya mewakili kawan-kawan merasa kecewa karena secara administrasi tidak ada yang salah. Bahkan, ada yang tidak lengkap administrasi seperti kartu BPJS malah dapat (BLT), sementara kita yang lengkap tidak dapat (BLT). Maksudnya, di mana kesalahan kami kok sampai tidak keluar (mendapat BLT)," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar