spam

3 Terlapor Kasus Proyek SPAM Belum Bayar Denda Miliaran Rupiah

( kata)
3 Terlapor Kasus Proyek SPAM Belum Bayar Denda Miliaran Rupiah
Salah satu proyek galian pipa SPAM di Bandar Lampung. Dok Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung dinyatakan bermasalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) beberapa waktu lalu. Namun sampai saat ini para terlapor belum membayar denda miliaran rupiah kepada negara terkait pelanggaran yang dilakukan.

Sebelumnya KPPU memutus Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II), dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan yang dibacakan pada hari Rabu, 26 Februari 2020 atas perkara Nomor: 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung. Objek perkara dalam perkara ini adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung.

Kepala kanwil II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan beberapa waktu lalu persoalan tersebut sudah diputuskan oleh KPPU. Para terlapor diminta membayarkan denda kepada negara. Selain itu pihaknya juga mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklajuti.

"Terkait denda info dari pusat memang belum dibayarkan karena saat ini perusahaan pelaksana proyek SPAM di Bandar Lampung sedang mengajukan keberatan terkait putusan KPPU," katanya kepada Lampung Post, Jumat, 26 Juni 2020.

Meskipun begitu di beberapa titik Kota Bandar Lampung masih ada pengerjaan galian proyek SPAM yang mengganggu aktivitas pengendara yang lalu lalang. Pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya memberhentikan sementara proyek tersebut dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam sidang perkara tersebut.

"Terkait mengapa masih ada galian, karena dalam putusannya proyek tersebut tidak dihentikan. KPPU menghukum persekongkolan yang terjadi di dalam pelaksanaan pelelangannya. Jadi untuk menghentikan proyek tersebut bukanlah kewenangan KPPU," katanya.

Dalam putusan KPPU RI, berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan bahwa; Pertama, para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Kedua, menghukum Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) untuk membayar denda sejumlah Rp1.747.000.000. Ketiga, menghukum Terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor) untuk membayar denda sejumlah Rp3.843.000.000. Keempat, menghukum Terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana), untuk membayar denda sejumlah Rp2.358.000.000.

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada: Pertama, Kementerian Keuangan RI terkait tender dengan skema KPBU yang terdapat fasilitas Viability Gap Fund (VGF) atau dana dukungan kelayakan, untuk menjadikan variabel besaran VGF (aspek finansial) dan aspek teknis sebagai variabel utama yang dinilai; Kedua, PT SMI agar konsultan yang bekerjasama dengan PT SMI tidak dapat secara langsung berhubungan dengan panitia pengadaan dan peserta tender; 

Ketiga, DPRD Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan tekait dengan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, karena dalam proses tender perkara a quo tidak seluruhnya melaksanakan amanat Perda ini; dan Keempat, Walikota Kota Bandar Lampung agar (1) memperbaiki tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan mekamisme KPBU agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan (2) memberikan sanksi kepada PJPK dan panitia pengadaan.

Winarko



Berita Terkait



Komentar