#pilpres2024#pemilu2024

3 Fakta Tudingan SBY Terkait Kecurangan Pemilu 2024

( kata)
3 Fakta Tudingan SBY Terkait Kecurangan Pemilu 2024
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/MI/Abror


Jakarta (Lampost.co) -- Setelah lama absen dari dunia politik, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali muncul. Dalam pidatonya, dia menyampaikan aroma kecurangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berikut tiga fakta terkait hal tersebut.

Kejadian berawal dari sebuah rekaman video yang memperlihatkan SBY menyampaikan pernyataan adanya potensi kecurangan pada saat Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan SBY saat Rapat Pimpinan Nasional Demokrat.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato pada Kamis, 15 September 2022.

Baca juga: Partai NasDem Menata Langkah Menangkan Pemilu 2024

Video tersebar viral di berbagai media sosial bahkan akun instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (@pdemokrat.sumut). Dalam video tersebut, SBY mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan diatur sedemikian rupa sehingga hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki mereka,” kata SBY.

Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu memberikan tanggapan terkait tudingan SBY ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Menurutnya tanggapan yang diberikan PDIP merupakan hal yang semestinya dilakukan. Menurutnya pernyataan tersebut menuduh semua pihak dan menakut nakuti masyarakat. 

“Semua pernyataan yang menakut-nakuti rakyat yang kemudian mengubah pesta demokrasi yang menggembirakan menjadi suatu yang menakutkan itu harus ditanggapi semua pihak,” ujar politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu.

Menurutnya pernyataan SBY tersebut harus dijawab DPR, KPU, Bawaslu dan partai politik. Dimana kata dia, DPR sebagai pembuat aturan, KPU sebagai penyelenggara, dan Bawaslu sebagai pengawas, serta partai politik sebagai pesertanya. 

Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebut kecurigaan tersebut hanya disampaikan untuk pihak internal sebagai upaya seorang bapak mengingatkan anak. 

“Kalau bapak mengingatkan anak, apakah itu salah? Kenapa anaknya nyolot gitu, kalau ada bapak mengingatkan anak hati-hati di jalan, masa anaknya bilang, eh itu masa bapak inget-ingetin, bapak domain saya tabrakan ya?” gurau Mahendra.

Mahendra menyebut, pernyataan SBY tidak menyasar pemerintah atau partai tertentu. Pernyataan itu disampaikan pada acara internal partai untuk mengingatkan para kader bahwa adanya kerinduan masyarakat terkait tokoh presiden baru. Sebab itu, keinginan masyarakat akan hal tersebut jangan sampai dijegal.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar