upahPNSLampung

 3.000 Pegawai Non PNS Pemprov Dapat Subsidi Upah

( kata)
 3.000 Pegawai Non PNS Pemprov Dapat Subsidi Upah
dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sebanyak 3.000 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pemerintah Provinsi Lampung akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.  Bantuan tersebut guna mempercepat pemulihan ekonomi. Saat ini, PPNPN yang berhak menerima bantuan masih dalam proses pendataan.

Bantuan untuk Non PNS sesuai surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandar Lampung Nomor: S-2027/WPB.08/KP.01/2020 perihal Permintaan Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Beban APBD. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor, Abdul Rahman, 28 Agustus 2020.

"Kalau melihat surat dan form terlampir maka di Pemerintah Provinsi Lampung kalau tidak salah lebih dari 3.000 orang," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin kepada Lampost.co, Minggu 30 Agustus 2020.

Surat yang ditujukan kepada Kepala BPKD Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Bandar Lampung, Kepala BPKAD Lampung Selatan, Kepala BPKAD Tanggamus, Kepala BPKAD Pringsewu dan Kepala BPKAD Pesawaran tersebut menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal  Perbendaharaan nomor ND-706/PB.2/2020 tanggal 25 Agustus 2020 hal tersebut pada pokok surat serta dalam rangka perumusan kebijakan mengenai pemberian bantuan pemerintah untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Permintaan data dilakukan untuk merumuskan kebijakan mengenai pemberian bantuan pemerintah bagi PPNPN agar tepat sasaran dan tepat jumlah. Maka, diperlukan dukungan data  PPNPN yang akurat dan valid.

PKAD diminta untuk menghimpun data PPNPN Daerah yang dibayarkan melalui beban APBD. Data tersebut disampaikan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan mengisi format pada tautan https://s.id/PPNPNDaerah sebelum tanggal 31 Agustus 2020.

Berdasarkan rapat pembahasan di Kementerian PANRB pada tanggal 24 Agustus 2020, antara lain disepakati bahwa kriteria PPNPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dibayarkan melalui beban APBD yakni; a) Bukan merupakan PNS; b) Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dan resmi tercatat pada instansi Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 serta masih aktif bekerja;

c) Tidak termasuk PPNPN yang penghasilan/honorariumnya dibayarkan melalui DIPA Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dari masing-masing Kementerian/Lembaga; d) Tidak termasuk dalam kriteria penerima penghasilan ketiga belas sebagaimana ketentuan PP nomor 44 Tahun 2020 sehingga tidak dibayarkan penghasilan/honorarium ketiga belasnya; e) Bukan penerima bantuan pemerintah berupa subisidi gaji/upah dari Kementerian Tenaga Kerja; dan f) Besaran penghasilan/honorarium bulanan di bawah Rp5 juta.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa selain pekerja swasta, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga bisa mendapatkan bantuan asalkan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Subsidi upah tersebut sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan dengan setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta. Strategi pemberian insentif pada pekerja tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi, dengan memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar