#covid-19#viruskorona#viruscorona#psbbjilidii#operasiyustisi

208 Tempat Usaha di DKI Ditutup Selama Operasi Yustisi

( kata)
208 Tempat Usaha di DKI Ditutup Selama Operasi Yustisi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membaca sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 April 2020. Antara/Hafidz Mubarak A

Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim lebih dari 208 tempat usaha ditutup sementara sejak operasi yustisi digelar Senin, 14 September 2020. Perkantoran, tempat kuliner, dan hotel tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan dan terpapar Covid-19.

"Lebih dari Rp4,6 miliar sudah uang yang terkumpul hasil dari denda bagi warga yang tidak menggunakan masker dan bagi unit usaha yang melanggar protokol Covid-19," ujar Riza di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 September 2020.

Menurut dia, hampir 20 ribu aparat dikerahkan dalam pengawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Mereka terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga aparatur sipil negara (ASN).

Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu menilai jumlah ini belum cukup. Pasalnya, petugas harus mengawasi 11 juta penduduk DKI Jakarta.

"Untuk itu kami minta kerja samanya, sinerginya, bantuan dukungan dari masyarakat untuk menjadi bagian dari kita semua untuk satu ikut melaksanakan protokol Covid-19," katanya. 

Dia meminta warga taat melaksanakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jika ada yang melanggar, Riza mengimbau untuk menegur.

"Kalau ditemukan di jalan ada yang tidak menggunakan (masker), mohon disampaikan secara baik, bijak, ditegur, diingatkan," kata dia.

Pendisiplinan protokol kesehatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kepolisian selaku pendamping penindakan sekaligus mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Medcom



Berita Terkait



Komentar