#bpjamsostek#jaminansosial#beritalamsel#bawaslu

2.000 Petugas Bawaslu Lamsel Dilindungi BPJamsostek

( kata)
2.000 Petugas Bawaslu Lamsel Dilindungi BPJamsostek
Penandatanganan kerja sama pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan BPJamsostek bersama Bawaslu Lamsel, Kamis, 12 Maret 2020. Foto: Dok

Kalianda (Lampost.co): Sebanyak 2.000 petugas Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) resmi terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyerahan bukti kepesertaan dari BPJamsostek cabang Lampung Selatan oleh Kepala BPJamsostek cabang Lamsel Robi Awaludin kepada Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi yang diwakili Koordinator Sekretaris (Korsek) Bawaslu Lamsel Erliana, Kamis, 12 Maret 2020. Adapun yang diserahkan adalah kartu dan sertifikat kepesertaan. Selain penyerahan dilakukan pula sosialisasi kepada sejumlah peserta yang terdaftar itu.

Erliana mengatakan sosialisasi tentang program jaminan sosial dari BPJamsostek penting dilakukan agar panitia pengawas pemilihan kecamatan dan anggota sekretariat yang didaftarkan memahami fungsi kepesertaan dari BPJamsostek.

“Berkaca dari kejadian pemilu tahun lalu, banyak risiko kecelakaan kerja, sakit, bahkan kematian yang menimpa panitia pengawas pemilihan. Kita tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali. Oleh sebab itu untuk menciptakan rasa aman saat bekerja dibutuhkan perlindungan dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja dan kematian,” kata Erliana.

Dengan adanya perlindungan jaminan itu, pihaknya berharap seluruh petugas dapat bekerja lebih aman dan tenang karena telah terlindungi dari risiko-risiko kerja.

Kepala BPJamsostek Lamsel Robi Awaludin mengatakan mereka (para pengawas Pemilu) tercover dalam dua jaminan sosial yakni perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Menurutnya, ini sangat penting dimiliki oleh setiap tenaga kerja, dalam hal ini pengawas pemilihan baik dari lingkup kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS).

“Panitia pengawas pemilihan ini merupakan garda terdepan untuk menjaga tertibnya pemilihan umum dengan risiko kerja paling besar, sehingga harus ada perlindungan yang nyata agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan aman,” kata Robi.

 

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar