investasiberitalampung

154 Entitas Ilegal Ditutup Sepanjang Oktober

( kata)
154 Entitas Ilegal Ditutup Sepanjang Oktober
Sosialisasi waspada investasi ilegal dan bijak berinvestasu kepada anggota Kprem 043/Garuda Hitam selasa 1 Desember 2020. Lampost.co/Atika Oktaria


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Lampung memberikan pemahaman mengenai investasi ilegal yang marak terjadi saat ini tidak hanya memakan korban dari masyarakat umum, melainkan juga dari semua lapisan dan tingkatan masyarakat.

Pada Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat menemukan 154 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.  

Sebanyak 154 entitas tanpa izin tersebut terdiri dari 114 perdagangan berjangka komoditi (PBK), dua koperasi, enam aset kripto, delapan money game, tiga kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin dan 21 kegiatan lainnya.

"Sejak 2017--Oktober 2020, terdapat 1.130 entitas investasi ilegal dan 143 entitas gadai ilegal, yang ditutup Satgas Waspada Investasi. Kami tak henti hentinya mengingatkan masyarakat selalu berhati-hati dalam menempatkan dananya, lebih bijak dalam memilih instrument investasi dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," kata Kepala OJK Lampung, Bambang Hermanto, Selasa, 1 Desember 2020.

Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, lanjut dia, SWI kembali menemukan berbagai entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi kembali menindak 206 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal, sehingga total entitas fintech peer-to-peer lending ilegal yang dihentikan SWI sejak 2018 hingga Oktober 2020 sebanyak 2.923 entitas.

Meskipun OJK dan SWI banyak menutup kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa izin, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak berizin. 

"Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id," ujarnya.

Untuk mencegah semakin banyaknya korban investasi ilegal dan pinjaman online, Bambang mengajak seluruh kalangan untuk mengedukasi agar lebih waspada atas penawaran investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. 

Selain itu bersama-sama pula meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memanfaatkan produk dan jasa layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

"Saya pun sangat berharap agar OJK beserta lembaga jasa keuangan, para anggota Korem 043/Garuda Hitam, lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dapat terus bersinergi guna memerangi banyaknya tawaran investasi dan pinjaman online ilegal yang terjadi di sekitar kita," kata dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar