#Dana-Desa#Lampung-Selatan

15 Desa di Lamsel Usulkan Pencairan DD Tahap I  

( kata)
15 Desa di Lamsel Usulkan Pencairan DD Tahap I  
Ilustrasi dana desa. Foto: Medcom.id

Kalianda (Lampost.co) -- Hingga kini sudah 15 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang mengajukan proposal pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2020. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya hanya tujuh desa.

"Desa yang mengajukan proposal pencairan tahap pertama terus bertambah," ujar Kepala Bidang Pengelola Keuangan Desa DPMD Lampung Selatan M.Iqbal Fuad, Rabu, 12 Februari  2020, di ruang kerjanya.

Menurut dia saat ini sudah ada delapan desa lagi mengajukan proposal pencairan. Sebelumnya pihaknya baru menerima proposal dari tujuh desa. Dengan demikian total yang sudah mengajukan proposal 15 desa.

"Ya, berangsur -angsur aparatur desa mengajukan proposal pencairan DD tahap I tahun 2020. Untuk kendalanya tidak ada, kesulitan ada pada penyusunan RAPBDes yang harus jelas dan sesuai dengan aturan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan pengajuan proposal pencaiaran DD tahap I tahun 2020 masih ada kesalahan dalam aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes). Selain itu, ada beberapa desa berganti perangkat desanya. Sehingga, desa tersebut harus memulai dari nol lagi.

Ia menjelaskan tingkat kesilitanya ada pada penyesuaian peraturanya saja. Maka, perlu dilakukan perbaikan APBDesnya baik dengan DPMD maupun dengan Inspektorat.

"Jika pelaksanaan tidak sesuai APBDes ya tetap salah. Misalnya beli barang dalam perencanaan Rp50 ribu. Namun, pada pelaksanaan barang tersebut dibeli dengan harga Rp54 ribu. Ini sudah bisa dipastikan salah," jelasnya.

Disinggung mengenai jumlah desa yang telah menyampaikan realisasi DD tahun 2019, Iqbal, mengatakan belum bertambah masih 93 desa yang belum menyampaikan. "Belum berkurang, masih 93 desa lagi yang belum menyampaikan realisasi DD tahun 2019," katanya.

Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Burjani mengatakan belum mengajukanya proposal pencairan DD tahap I tahun 2020 ini. Ia beralasan hal itu karena penyusunan RAPBDes harus benar - benar jelas baik untuk biaya fisik bangunan danupah orang kerja harus sesuai.

"Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan baik oleh pihak DPMD maupun dengan pihak Inspektorat Lamsel. Ini dilakukan agar dari tahun ketahun bisa lebih baik lagi," katanya.

Disinggung mengenai penyampaian realisasi DD tahun 2019 yang terlambat, dia, menjelaskan penyusunan realisasi DD tahun 2019 harus sesuai juga antara perencana dengan pelaksanaan.

"Jika antara kepala desa, sekdes, pendamping desa dan aparatur desa hubunganya harmonis tidak ada persoalan. Hanya saja memang penyusunan realisasinya agak terlambat," tegasnya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar