#pilkada#pemilu#beritalampung

148.887 Pemilih TMS Masuk Daftar Pemilih

( kata)
148.887 Pemilih TMS Masuk Daftar Pemilih
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung mendapati secara akumulatif total 148.887 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), namun masuk daftar pemilih.

Sebaliknya secara akumulatif ditemukan total sebanyak 103.287 pemilih yang memenuhi syarat (MS), namun tidak masuk dalam daftar pemilih. Angka tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu terhadap tahapan pencocokan dan penelitian (cokit) di delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan tahapan coklit akan berakhir 13 Agustus mendatang. Namun, masih banyak persoalan-persoalan data pemilih yang harus diselaraskan dan dibenahi oleh jajaran KPU Provinsi Lampung, khususnya di 8 kabupaten/kota.

Rincian data hasil pengawasan secara akumulatif tahapan coklit hingga Kamis, 6 Agustus 2020, pagi, pemilih yang TMS masuk daftar pemilih yakni Bandar Lampung (46.895), Metro (1.956), Pesawaran (1.896), Lamsel (39.480), Lamtim (10.224), Lamteng (12.270), Way Kanan (34.934), dan Pesisir Barat (1.232).

Sebaliknya pemilih yang MS namun tidak masuk daftar pemilih secara akumulatif masing-masing Bandar Lampung (15.655), Metro (66), Pesawaran (742), Lamsel (34.104), Lamtim (6.145), Lamteng (20.503), Way Kanan (24.444), dan Pesisir Barat (1.628).

"Jumlah pemilih TMS masuk daftar pemilih antara lain karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, anggota TNI/Polri, pemilih pindah domisili namun tidak diketahui alamatnya, pemilih belum 17 tahun, dan pemilih hilang akal," ujarnya.

Selain itu, terdapat sedikitnya 83.665 pemilih yang lokasi tempat pemungutan suaranya (TPS)-nya jauh dari tempat tinggalnya. 

"Bawaslu memberikan perhatian khusus juga terhadap hal itu. Prinsipnya pemilih menyalurkan hak pilihnya dekat TPS dimana yang bersangkutan berdomisili," ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah menyampaikan bahwa data hasil pengawasan jajaran Bawaslu masih terus bergerak hingga tahapan coklit berakhir pada 13 Agustus 2020. 

Data yang dikumpulkan merupakan akumulatif sejak tahapan coklit yang dimulai 15 Juli 2020.

"Bawaslu kabupaten/kota tetap memberikan rekomendasi-rekomendasi berupa saran perbaikan kepada jajaran KPU di masing-masing wilayah Pilkada 2020," ungkapnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar