#mutasi#pemkab

121 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkab Lamtim Dilantik

( kata)
121 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkab Lamtim Dilantik
Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo saat melantik 121 pejabat administrator dan pengawas, Senin (3/1/2021). Humas Pemkab Lamtim


Sukadana (Lampost.co) -- Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo melantik 121 pejabat terdiri dari 32 pejabat administrator, dan 89 pejabat pengawas, Senin, 3 Januari 2022.

121 pejabat yang dilantik di Gedung Pusiban, Komplek Perkantoran Pemkab Lamtim di Sukdana itu berdasarkan SK Bupati Lamtim No.821/ 003 /28-SK/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Lamtim.

Dalam arahannya, Dawam menegaskan, mutasi dan promosi jabatan adalah hal biasa dan pasti terjadi, karena selain penyegaran dan kebutuhan organisasi, juga sekaligus merupakan bagian proses pembinaan karier di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS).

“Saudara-saudara yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, saya ingatkan kembali jabatan yang dipercayakan itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik terhadap pimpinan dan kelak juga kepada Allah SWT,” kata Dawam.

Dawam berharap sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat, para pejabat yang baru dilantik harus dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, cerdas, ikhlas, dan profesional serta utamakan pelayanan prima kepada masyarakat, demi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamtim secara keseluruhan.

“Bekerjalah dengan penuh rasa tanggungjawab, cerdas, ikhlas, dan profesional, serta utamakan pelayanan prima kepada masyarakat demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Lamtim secara keseluruhan,” tandas Dawam.

Sekedar untuk diketahui, pelantikan 121 pejabat adminsitaror dan pengawas tersebut menyusul pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Perda nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan perda tersebut, 11 organisasi perangkat daerah (OPD) digabungkan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata, dan Dinas Peternakan dengan Dinas Perikanan. Lalu, Sekretariat Korpri juga digabungkan dan masuk ke dalam Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Winarko







Berita Terkait



Komentar