#eksporbenur#lobster#beritapesibar

11 Perusahaan Pengekspor Benur di Pesisir Barat Berstatus Suspend

( kata)
11 Perusahaan Pengekspor Benur di Pesisir Barat Berstatus <i>Suspend</i>
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat Mukhlazim (kanan) didampingi Kabid Perikanan Tangkap Bambang. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co): Dari 14 perusahaan eksportir benur atau benih lobster yang sudah mendaftar di Pesisir Barat terdapat 11 perusahaan yang suspend atau tidak diterbitkan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (SKWP) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebanyak 11 perusahaan tersebut tidak diperbolehkan melakukan ekspor benur lagi karena tersangkut kasus.  

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, Armen Qodar, melalui Sekretaris Dinas Mukhlazim didampingi Kabid Perikanan Tangkap Bambang Supeno, kepda Lampost.co, Rabu, 25 November 2020.

"Dari 14 perusahaan itu ada beberapa yang tidak boleh melakukan ekspor lagi. Persoalannya mereka kedapatan di Bandara Soekarno Hatta karena jumlah pada dokumen berbeda dengan kenyataan isinya atau jumlah yang dibawa (benur). Ditangkapnya bulan September lalu," kata Bambang. 

Baca juga: Menteri KKP Ditangkap KPK, ‘Bu Susi’ Jadi Trending Twitter

Bambang mengatakan dari 14 perusahaan pengekspor benur yang sudah mendaftar itu membawahi 273 kelompok usaha bersama (KUB) yang didalamnya terdapat 3.843 nelayan. 

Meskipun 14 perusahaan pengekspor yang terdiri 20 badan usaha dari perusahaan-perusahaan itu ditunjuk sebagai pengepul benur, namun hingga saat ini belum satu pun keluar surat izin dari Kementerian terkait. Meskipun beberapa daerah seperti Bengkulu dan Bali diperbolehkan atau mendapat izin.

"Artinya belum dilegalkan secara sah penangkapan benur di Kabupaten Pesisir Barat. Maka wajar kepolisian masih banyak melakukan penangkapan terhadap pelaku jual beli benur untuk wilayah seluruh Provinsi Lampung termasuk Pesisir Barat. Di Lampung belum keluar satu pun penetapan (izin) untuk nelayan. Apa kenapa, saya gak tahu," ujarnya.

Ia menjelaskan sampai saat ini tidak ada satu nelayan pun yang ditangkap pihak berwajib karena melakukan kegiatan pengambilan benur. Namun yang ditangkap oleh aparat selama ini adalah para pengepul yang melakukan jual beli benur ilegal. 

"Tidak ada satupun pun nelayan yang ditangkap oleh aparat, sampai sekarang. Tetapi memang kami terus melakukan imbauan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia beserta berbagai petunjuk teknis lainnya agar dipatuhi," ujarnya.

Meskipun kemudian kegiatan penangkapan dan jual beli benur dilegalkan, tambah Bambang, sebenarnya tidak akan berdampak signifikan pada upaya peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat. 

"Bahkan informasi terbaru beberapa suara di DPR RI  meminta agar penangkapan dan jual beli benur dihentikan," katanya.

Berikut data perusahaan pengekspor benur atau badan usaha yang di suspend di Pesisir Barat per September 2020:

1. PT Tania Asia Marina

2. PT Samudra Mentari Cemerlang

3. PT Aquatic SS Lautan Rezeki

4. PT Global Perikanan Nusantara

5. PT Kreasi Bahari Mandiri

6. PT Indotama P. Wahana

7. PT Wiratama Mitra Mulia

8. PT Bahtera Damai Internasional

9. PT Sinar Alam Berkilau

10. UD Bali Sukses Mandiri

11. CV Setia Widara

 

Daftar 20 perusahaan atau badan usaha pengekspor benur di Pesisir Barat per November 2020:

1. PT Tania Asia Marina 01

2. PT Tania Asia Marina 02

3. PT Aquatic SS Lautan Rejeki 01

4. PT Aquatic SS Lautan Rejeki 02

5. PT Royal Samudra Nusantara 01

6. PT Royal Samudra Nusantara 02

7. PT Samudra Mentari Cemerlang 01

8. PT Samudra Mentari Cemerlang 02

9. PT Kreasi Bahari Mandiri 01

10. PT Kreasi Bahari Mandiri 02

11. PT Karunia Alam Laut 01

12. PT Karunia Alam Laut 02

13. CV Guntur Jaya Perkasa

14. PT Wiratama Mitra Mulia

15. PT Natura Prima Kultur

16. UD Bali Sukses Mandiri

17. PT Rama Putra Farm Bandung

18. PT Wigra Pratama Karya

19. PT Lautan Sumber Jaya

20. PT Vfin Internasional

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar