#beritalampung#beritalampungterkini#belanjaprodukdalamnegeri#umkm

10 Daerah Disentil Jokowi Terkait Belanja Produk Dalam Negeri Masih Minim

( kata)
10 Daerah Disentil Jokowi Terkait Belanja Produk Dalam Negeri Masih Minim
Presiden Joko Widodo. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Sepuluh kabupaten/kota mendapat sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabupaten/kota terkait belanja produk dalam negeri. Salah satunya, Kabupaten Paniai yang sama sekali tidak belanja produk lokal.
 
"Untuk kabupaten dan kota terkait serapan produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang 0% ini belum terserap produk dalam negeri atau mungkin belum ada laporan sehingga tolong segera dilaporkan," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Baca juga: Presiden Imbau Daerah Gunakan APBD untuk Belanja Produk Lokal 
 
Selain Paniai, daerah-daerah lain dengan serapan terendah adalah Kabupaten Yalimo dan Lanny Jaya di angka 1 persen, Kabupaten Jayawijaya 3 persen, dan Makassar 6 persen. Kemudian, Kabupaten Manokwari Selatan 8 persen, Kabupaten Jember 9 persen, Kabupaten Majalengka 11 persen, Pematangsiantar 12 persen, dan Kabupaten Karawang 13 persen.

Kepala Negara memperingatkan seluruh pemimpin daerah terkait segera kerja cepat. Ia juga memastikan mengikuti progres realisasi angka-angka terutama belanja produk lokal karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sekarang semua angka-angka ada. Kelihatan semua," katanya.
 
Hingga saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemda, dan BUMN sudah mencapai Rp468,29 triliun atau 49,97 persen dari komitmen Rp937,20 triliun. Jokowi ingin serapan program tersebut terus digenjot maksimal.
 
Dia tidak mau mendengar ada institusi yang melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri jika memang barang serupa tersedia dan bisa diproduksi di dalam negeri.
 
"Jangan sampai dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, bea cukai dari PNBP, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar