Lampung

Rombak Perangkat Desa, Kades Baru di Lamsel Diminta Ikuti Aturan 

Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image

KALIANDA (Lampost.co) -- Kepala desa (Kades) di Lampung Selatan yang baru dilantik diminta mengikuti aturan yang berlaku ketika merombak struktur perangkat desa. Hal ini menyusul adanya pemberhentian perangkat desa dibeberapa kecamatan.

Hal tersebut diungkapkan, Plt. Kasubbag Pemerintah Desa dan Kelurahan Bagian Otda Lamsel, Rudi Akbarta, saat dihubungi, Selasa, 15 Oktober 2019. Dia mengaku meski perombakan aparatur desa merupakan hak prerogatif Kades, namun Kades harus mengikuti peraturan yang berlaku. 



"Perombakan perangkat desa itu memang hak prerogatif Kades. Tapi, Kades harus ikuti peraturan yang ada dong. Artinya, ada peraturan yang mengatur cara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa," kata dia.

Dia mengaku untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu harus mengacu pada Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Permendagri Nomor 67/2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83/2015 dan Peraturan Daerah Lamsel Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.

"Jadi, di dalam aturan itu sudah jelas prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi, tidak bisa semaunya Kades memberhentikan perangkat desa walaupun itu hak prerogatif Kades. Kalau sudah sesuai aturan, saya rasa tidak akam menjadi polemik dibawah," kata dia.

Dia menjelaskan untuk mekanisme pengangkatan perangkat, Kades harus membentuk tim untuk penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Dalam penjaringan itu dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

"Bakal calon perangkat desa itu sekurang-kurangnya dua orang untuk dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Lalu, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Setelah itu barulah Kades menerbitkan SK pengangkatan," ujarnya. 

Untuk pemberhentian perangkat desa, kata Rudi, Kades harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu. Adapun pemberhentian itu apabila perangkat desa meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri) dan diberhentikan.

"Diberhentikan itu apabila usia perangkat desa telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan. Pemberhentian ini disampaikan ke camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari camat," katanya.

Komentar