PADA awal Desember 2017, Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan dan menyerahkan hasil penilaian dan kompetensi kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten yang telah dilakukan penilaian serentak pada periode Mei—Juli 2017.

Kilas balik untuk Provinsi Lampung sendiri pada awal berjalannya program ini di tahun 2013, dengan daerah yang dinilai yaitu Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada 2014 ditambah dengan Pemerintah Kota Metro dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sampai dengan keempat daerah tersebut masuk Zona Hijau (kepatuhan tinggi). 



Selain dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai sebuah lembaga negara yang diamanahkan melalui UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, program penilaian dan kompetensi kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 yang menempatkan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN).

Peraturan presiden tersebut salah satunya menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target pencapaian RPJMN. Pada 2017 penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang dilaksanakan dengan mengambil sampel dari produk pelayanan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun instansi yang melakukan pelayanan dalam bentuk administrasi. 

Penilaian yang dilaksanakan pada 5 pemerintah daerah tersebut hasilnya sangat menyedihkan karena dari 5 kabupaten yang dinilai, 4 kabupaten (Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pringsewu) masih masuk Zona Merah dan 1 kabupaten (Lampung Selatan) masuk Zona Kuning. Padahal, penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia ini merupakan hal yang mendasar dalam penyediaan pelayanan publik.

Jika merujuk Pasal 15 UU Pelayanan Publik, penilaian ini baru sampai tahap menilai apakah penyelenggara pelayanan sudah menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, serta menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

Maka, miris rasanya jika standar pelayanan saja belum bisa dipenuhi penyelenggara karena untuk menilai suatu pelayanan berkualitas salah satunya dengan menilai sejauh mana standar pelayanan yang sudah ditetapkan dilaksanakan atau tidak oleh penyelenggara, sehingga penyusunan dan penetapan standar pelayanan dapat menjadi pintu masuk upaya pemberian pelayanan publik yang berkualitas tersebut.

Komitmen Kepala Daerah

Guna mewujudkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemerintahan, diterbitkanlah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah.

Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) salah satunya adalah asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, program penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia sejatinya juga mendorong agar pemerintah dari pusat sampai dengan daerah melaksanakan AUPB dalam memberikan pelayanan publik.

Pada tahun ini, lokus penilaian akan bertambah 4 kabupaten, yaitu Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat, sehingga total menjadi 9 kabupaten, selain 5 kabupaten yang sebelumnya sudah dinilai pada 2017. Sebagian besar daerah yang dilakukan dan akan dilakukan penilaian adalah daerah yang kepala daerahnya pada saat menjadi calon kepala daerah sudah pernah menandatangani deklarasi tidak lupa yang dicanangkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung pada saat Pilkada 2015 dan 2016.

Maka, saatnya komitmen tersebut Ombudsman “tagih” salah satunya dengan pemenuhan standar pelayanan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan yang ada di daerahnya. Meskipun sebenarnya ada atau tidaknya program penilaian kepatuhan ini, hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan pelayanan publik semestinya dapat dilakukan apabila ada komitmen oleh kepala daerah dalam memberikan hak masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Komitmen ini harus terimplementasikan melalui berbagai upaya termasuk dengan mengupayakan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagaimana amanah Perpres No. 76 Tahun 2013. Selama ini pengaduan selalu dianggap menjadi “aib” yang harus ditutupi, sebaliknya melalui perpres tersebut pengaduan dapat dijadikan sebagai input dalam rangka memberikan evaluasi kinerja dan upaya perbaikan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dapat dilakukan kepala daerah maupun kepala instansi penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana amanah Pasal 21 huruf n UU Pelayanan Publik. Upaya perbaikan juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan penghargaan.

Selain itu, masyarakat sebagaimana UU Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengawas eksternal yang memiliki peran strategis dalam memberikan stimulus perbaikan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk memberikan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui unit pengaduan yang dimiliki instansi penyelenggara maupun kepada Ombudsman Republik Indonesia. Akhirnya, kita semua berharap dapat terwujud pelayanan publik yang berkualitas dari kita, oleh kita, dan untuk kita (masyarakat Indonesia).

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR