LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 7 June
4074
LAMPUNG POST | WTP Murni tanpa Korupsi
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP). antaranews.com

WTP Murni tanpa Korupsi

SETIAP pemerintah daerah pasti ingin menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan. Baik buruknya pemerintahan salah satunya ditentukan dari kepatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Tolok ukur terpenting pelaksanaan anggaran yang baik diputuskan oleh lembaga resmi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, kami patut bersyukur saat BPK Perwakilan Lampung memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) untuk anggaran 2016 kepada tujuh pemda, yakni Pemprov Lampung, Pemkab Lamsel, Lamteng, Pesawaran, Lambar, Pemkot Metro, dan Pemkot Bandar Lampung. Penyerahan predikat WTP dilakukan anggota V BPK Ismayatun kepada masing-masing kepala daerah, dua hari lalu.
Bagi Pemprov Lampung, opini WTP merupakan yang ketiga beruntun sejak 2014—2016. Untuk Pesawaran raihan WTP merupakan yang pertama kali sejak kabupaten tersebut berpisah dari Lampung Selatan 10 tahun silam. Untuk Metro dan Lambar, penghargaan itu merupakan yang ketujuh berturut-turut.
Bagi Lamteng, WTP ini merupakan yang pertama kali di bawah kepemimpinan Bupati Mustafa. Kemudian untuk Lamsel, predikat WTP kali ini merupakan yang pertama dalam lima tahun terakhir.
Raihan WTP sejatinya bukan hal yang istimewa, mengingat huruf /W/ merupakan singkatan dari kata “wajar". Namun, dalam sistem yang koruptif seperti saat ini, sekadar menjadi wajar dalam hal pengelolaan anggaran publik sudah termasuk bagian dari prestasi. Penilaian ini dipakai sebagai garansi bahwa para pimpinan daerah telah membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
Predikat WTP juga sering dijadikan sebagai salah satu kredit poin dalam pemilihan kepala daerah oleh calon petahana. Predikat itu menjadi bukti otentik kemampuan kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan anggaran publik.
Namun, hendaknya opini WTP ini juga dilihat dari perspektif yang lain. Secara administrasi keuangan dinilai wajar menurut standar akuntansi, tetapi dalam hal kemanfaatan untuk publik ada kemungkinan masih banyak yang harus diperbaiki. Selain itu, opini WTP bukan satu-satunya jaminan tidak ada tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran.
Ada beberapa daerah dan institusi pemerintah yang meraih WTP, tetapi pimpinannya terlibat kasus korupsi. Beberapa di antaranya, yakni Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Riau, Kota Palembang, Kabupaten Bangkalan, Kota Tegal, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Terlebih pada akhir Mei lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua oknum auditor BPK dalam kasus suap WTP di Kementerian Desa dengan nilai transaksi Rp240 juta. Kasus tersebut membuat publik menjadi skeptis atas raihan WTP.
Kita tetap berharap WTP yang diraih tujuh pemda di Lampung merupakan WTP murni sesuai dengan prestasi dalam pengelolaan anggaran daerah, bukan dari hasil suap-menyuap dengan auditor BPK. n

BAGIKAN


loading...

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv