JAKARTA (Lampost.co)--Ditemukannya ada warga negara asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Cianjur dan Cirebon, membuat Komisi II DPR berencana kembali menggelar rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo serta KPU dan Bawaslu. 

"Bisa saja baik Mendagri, Bawaslu, dan KPU dipanggil atau diundang dalam kesempatan yang sama sehingga tidak berkali-kali rapat. Sekali rapat bisa langsung membahas berbagai persoalan kaitannya dengan e-KTP dan juga persiapan penyelenggaraan pemilu," kata anggota Komisi II F-PPP, Achmad Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).



Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, masuknya WNA ke DPT Pemilu 2019 merupakan keteledoran KPU dalam tataran teknis. Meski jumlahnya tidak banyak, dia mendorong polemik ini bisa segera diselesaikan.

"Itu keteledoran. Sebenarnya by name-nya benar, atas nama WNI, tapi NIK-nya yang dimasukan milik WNA. Itu keteledoran pelaksaan di lapangan dan KPU sudah mengakui itu. Dan memang umlahnya tidak banyak, tidak sampai jutaan, ternyata ada sekain puluh kalau nggak salah, tapi apapun itu tetap harus diselesaikan," ujarnya.

"Karena kalau tidak akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat yang memang hari ini kecurigaan itu selalu dibangun, selalu diciptakan, bahkan dibumbui isu-isu yang lain sehingga yang tersiar di masyarakat berupa berita hoaks. Itu yang harus dihindari," imbuh Awiek.

Mengenai WNA masuk DPT Pemilu 2019, sebelumnya, ditemukan WNA pemegang e-KTP di Cianjur dan Pangandaran masuk ke DPT. Tak hanya di Cianjur, hari ini di Ciamis dan Cirebon juga ditemukan WNA yang masuk DPT. 

Mendagri Tjahjo Kumolo sudah angkat bicara soal hal ini. Dia menegaskan WNA yang punya KTP-el di Cianjur, Jawa Barat, sudah dicoret dari DPT. Mendagri menyebut Nomor Induk Kependudukan (NIK) keempat WNA di Cianjur diduga palsu. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR