KEBUTUHAN terhadap uang menjelang pemilihan umum akan meningkat. Sebab, dibutuhkan ongkos yang sangat besar untuk melaksanakan pesta rakyat itu. Bahkan, praktik politik uang diprediksi marak menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Belum lagi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

Tidak bisa menafikan bahwa dalam politik, uang selalu berbicara. Karena itu, menjadi kandidat dalam pemilihan dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Namun, patut diwaspadai tingginya kebutuhan akan uang, memicu peredaran uang palsu. Lebih-lebih saat ini mendekati bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri. Berdasar pada pengalaman, momen ini menjadi kesempatan bagi pengedar uang palsu beroperasi.



Peredaran uang palsu menjadi sorotan lembaga legislatif. Mereka merespons pengungkapan sindikat pemodal, pembuat, dan pengedar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Ungkap kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk makin waspada peredaran uang palsu.

Meski Bank Indonesia mengklaim dalam periode 2016—2017 penemuan uang palsu turun drastis. Yakni rasio empat lembar uang palsu dari 1 juta lembar uang asli pada 2017 dari 13 lembar uang palsu dalam setiap 1 juta lembar rupiah yang beredar pada 2016, serta 21 lembar uang palsu dari 1 juta lembar yang beredar pada 2015. Namun tetap saja peredaran uang palsu patut diwaspadai.

Apalagi dalam kurun waktu Januari—Maret 2018, Bank Indonesia menemukan 1.241 lembar uang palsu dengan pecahan paling banyak Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Temuan uang palsu paling banyak terjadi di kawasan Jabodetabek, sedangkan Lampung menjadi daerah luar Pulau Jawa yang paling banyak ditemukan uang palsu, diikuti Sumatera Utara, dan Bali.

Untuk mengantisipasi kian merebaknya peredaran uang palsu ini, tugas Bank Indonesia menggencarkan pengawasan bersama-sama aparat kepolisian. Di samping melakukan upaya pencegahan dengan terus menyosialisasikan  mengenai keaslian uang rupiah melalui konsep 3D; dilihat, diraba, dan diterawang.

Ingat, temuan uang palsu di Indonesia relatif rendah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Persoalan peredaran uang palsu tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani serius.  Kepolisian harus mengusut tuntas sindikat uang palsu. Harus ada hukuman berat bagi pihak-pihak yang terlibat demi efek jera. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ancaman kejahatan ini maksimal hukuman seumur hidup. Pelaku juga bisa dijerat Undang-Undang Nomor 2010 tentang TPPU.

Selain itu, kinerja Badan Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) yang berada di bawah kendali Badan Intelijen Negara perlu dimaksimalkan. Lembaga baru ini harus bisa memberantas peredaran uang palsu.

Pada era digitalisasi seperti saat ini sudah saatnya pemerintah melalui perbankan untuk memperluas sistem pembayaran nontunai di setiap transaksi. Hal ini untuk mengurangi penggunaan uang tunai sehingga menekan peredaran uang palsu. Masyarakat juga perlu selalu berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan uang tunai dan mengingat konsep 3D dari Bank Indonesia. n

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR