KOTA AGUNG (Lampost.co)-- Tokoh masyarakat Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus meminta agar pihak yang berwenang bersungguh-sungguh memonitoring pelaksanaan pembangunan melalui dana desa. Pasalnya, masih kerap ditemukan aparatur pemerintahan desa tidak sepenuhnya menerapkan aturan sesuai ketentuan berlaku.

Suad, warga Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung mengatakan, bahwa pemerintah sudah menerbitkan aturan dalam proses pelaksanaan realisasi dana desa. Namun demikian pada kenyataannya dilapangan masih dapat dilihat secara kasat mata bagaimana sejumlah aturan yang sudah dibuat ini diterjang. Sedangkan monitoring baik dari pihak penegak hukum dan pemerintahan daerah dinilai masih tidak optimal.
"Akibatnya, sudah menjadi rahasia umum bagaimana aparat desa dimulai kepala pekon hingga bawahannya bertindak tanpa memperhatikan amanat Undang-undang," katanya, Rabu (27/6/2018).
Adapun sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan diantaranya meliputi, tidak dilibatkannya tokoh masyarakat dalam proses perencanaaan pembangunan. Kemudian, tidak dipancang item kegiatan dana desa beserta penggunaan anggaran. Serta hasil pembangunan yang tidak memuaskan karena kualitas buruk, dan masih banyak lagi.
"Sejak dari proses perencanaan saja sudah dapat dilihat ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh sebagian aparatur desa," ujarnya.
Maka atas hal ini, dirinya meminta agar pihak yang berwenang melakukan evaluasi kembali serta betul-betul dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa khususnya di Kecamatan Pulau Panggung. Sebab, dalam hal ini adalah masyarakatnya yang merasa sangat dirugikan. Dan, tujuan pemerintah menggelontorkan dana yang besar bagi kesejahteraan warga desa akan sulit digapai.
"Harapan kami adalah agar tujuan dari bantuan pemerintah melalui dana desa ini bisa dicapai dengan baik," kata dia.
Sedangkan Inspektur Tanggamus Fathurahman mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pembangunan tahap II dana desa tahun ini. Kemungkinan pemeriksaan ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2018 mendatang. Apabila dalam pelaksanaan pembangunannya dinilai kurang sesuai estimasi pembiayaan, maka pencairan tahap III dana desa terancam ditunda.
"Sekitar bulan Agustus nanti kami akan lakukan pemeriksaan. Kalau dinilai masih kurang pas dengan besaran anggaran yang dipakai maka pencairan tahap ketiga akan ditunda sampai benar-benar sesuai," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR