KALIANDA (Lampost.co)--Sejumlah masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, kembali mempertanyakan sertifikat tanah yang dipinjam PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Sertifikat itu dipergunakan untuk pengurangan luas lahan yang terkena pembebasan ganti rugi pembangunan tower SUTET atau transmisi HVDC Interkoneksi Sumatera Jawa.
Kepala Desa Sumberagung, Rasmadi mengatakan sebanyak 21 warga setempat kembali mempertanyakan sertifikat mereka yang dibawa PT PLN Distribusi Lampung sejak 2 tahun lalu. Sebab, sekitar 17 sertifikat dan 7 sporadik milik masyarakat setempat hingga kini belum dikembalikan.

"Saya selalu ditanya warga. Sedangkan, pihak dari PLN belum ada tembusan. Masyarakat kami kecewa dengan PT PLN tidak menepati janji mereka yang akan mengembalikan sertifikat itu. Kami minta PT PLN agar segera mengembalikan surat menyurat kepemilikan tanah itu," kata dia saat ditemui di Kantor Camat Sragi, Jumat (27/10/2017).



Menurur Rasmadi, pihak PT PLN sempat memberikan informasi melalui surat nomor 053/KON.00.02/UPP JISJ 2/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 lalu dan ditandatangi Manager PT PLN Christian Ismunandar. Dalam surat itu, bahwa surat menyurat tanah warga Desa Sumberagung akan dikembalikan paling lambat pada Desember 2016 lalu. Namun, hingga kini tidak ada kabar apapun dari PT PLN.

"Dalam isi surat itu bahwa surat-surat tanah warga kami itu telah diserahkan ke Notaris untuk diproses pemecahan surat-surat tersebut. Mereka berjanji paling lambat Desember lalu. Tapi, hingga sekarang belum ada kabar. Kasian dengan warga kami. Kami minta pertanggung jawaban dari PT PLN," ujarnya.

Sementara itu, Solihin (61), warga Dusun IV Desa setempat mengatakan, dirinya meminta PT PLN (Persero) secepatnya mengembalikan surat menyurat miliknya tersebut. Ia mengaku kecewa lantaran surat hak kepemilikan tanahnya itu tidak kunjung diberikan kembali. 

"Kami iklas tanah kami diganti rugi kan untuk kepentingan umum. Tapi, kami minta dimengerti tolong kembalikan sertifikat tanah kami. Kami khawatir surat-surat tanah dibawa kabur oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu Surat tanah punya aaya akan dipergunakan untuk jual beli," ujar dia. Sementara itu, pihak PLN belum dapat dikonfirmasi oleh Lampost.co, terkait pinjam pakai sertifikat warga.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR