PRINGSEWU (Lampost.co)--Warga Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu menolak rencana pembangunan fasilitas gedung balai pemasyarakatan dari Kemenhum dan HAM di wilayahnya, Senin (11/6).

Penolakan pembanguan itu didasari karena tanah tersebut milik warga yang rencana akan diperuntukan sebagai sarana olahraga yang disubsidi oleh lembaga pendidikan SMK YPT setempat. Tanah  yang  memiliki luas 7.550 meter,  berada di lingkungan 5 RT 2. "Tanah tersebut bukan aset pemerintah daerah tetapi aset masyarakat," ujar Anton Subagyo selaku tokoh masyarakat setempat.
Anton menambahkan warga meminta, agar tanah lapangan tersebut dikembalikan kepada masyarakat karena akan dibangunkan untuk sarana olahraga.
Terungkapnya persoalan tersebut akibat  di mulainya pelaksanaan pembangunan gedung balai kemasyarakatan anak, dan warga yang mengetahui  persoalan itu para tokoh masyarakat dan pemuda melakukan pertemuan di aula SMK YPT dengan dihadiri kepala badan Kesbanglinmas kabupaten Pringsewu, Sukarman, Kabag Humas Ibnu Hatjanto, Camat Pringsewu Nang Abidin.
Kepala kelurahan setempat Sukron dan anggota tim 11 pengesahan lahan lapangan.
Hadir jaga Anggota DPRD Joni Sopyan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU/PR, Ahmad Sanjungan .
Pertemuan tersebut belum mendapatkan kesimpulan dan keputusan soal rencana pembangunan gedung khusus  yang diperuntukan untuk menampung anak-anak yang memiliki persoalan hukum. 
Namun demikian warga tetap bersikukuh keras menolak  pembangunan tersebut berdiri di atas lahan milik warga. "Kami tetap menolak keras bahkan harga mati untuk pembangunan gedung dengan dana pembiayaan  dari Kementerian Hukum dan HAM," tambah Anton. 
Camat Pringsewu Nang Abidin mengatakan hasil pertemuan dengan warga akan di laporkan  kepada pejabat yang berwenang untuk segara dltindaklanjuti agar masyarakat mengetahui tentang aset yang selama ini dibeli olah masyarakat setempat. "Kami akan menindaklanjuti tentang setatus  lahan tersebut," ungkap Nang.



Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU/PR, Ahmad Saminga  justru tidak mengetahui rencana adanya pembangunan gedung tersebut, selain tidak ada laporannya, juga diketahui pembiayaan anggaran tersebut merupakan dari program Kementerian Hukum dan HAM. "Saya tidak tahu adanya pembangunan gedung tersebut," ujar Ahmad.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR