KOTABUMI (Lampost.co) -- Warga di wilayah Lampung Utara mempertanyakan data pemilih yang berhak memberikan suara dalam pemilu tahun ini. Pasalnya, banyak masyarakat yang memiliki hak suara tidak terdata, dan sebaliknya yang tak ada orangnya masih masuk didalam data.

"Masak saya sebagai ketua RT saja data tidak ada, dan penduduk pun banyak yang tidak masuk. Ini lagi mengurus masalah undangan, karena banyak yang tidak ada undangan karena tidak ada namanya dalam data diberikan oleh KPU, " kata mursin salah seorang Ketua RT di Kelurahan Tanjungharapan, Kecamatan Kotabumi, Selasa (16/4/2019).



Menurutnya, selama ini dari pihak KPU terkesan asal comot, sebab masih menggunakan data lama. Meski telah diperbaharui terus-menerus packa-pilkada lalu. Namun, masih banyak data yang tak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Itu yang menjadi kesulitan kami di bawah, jangankan warga. Saya sebagai ketua RT saja tidak ada undangannya," terangnya.

Senada dikatakan oleh Ketua KPPS 205, Kelurahan Tanjungaman, Kecamatan Kotabumi, Musya. Yang berada tak jauh dari kantor KPU setempat, namun masih banyak data warga yang sudah tidak ada. Baik itu karena pindah maupun meninggal, namun masih masuk dalam data penyelenggara pemilu disana (KPU).

"Ini dari 265 undangan yang ada, sekitar 30 orang sudah tidak berdomisili disini. Bahkan ada warga yang telah meninggal, dan kediamannya berada tepat di depan Kantor KPU masih ada data dan undangannya. Padahal sudah diperbaikki, tapi seperti tidak diperdulikan," tambahnya.

Menurutnya, pihaknya selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses pendataan yang dilaksanakan tanpa melalui coklit itu. Namun, hanya sebatas aparat desa atau kelurahan disana. Namun sayangnya, data belum ada perubahan, meski telah sering diperbaikki.

"Ya itu juga membuat kami bingung, dan saat ini kami dibawah juga dibuat bingung dengan adanya berbagai pemotongan anggaran. Mulai dari uang makan seharusanya 3 kali (Rp 30.000/kali) hanya 2 kali saja. Kemudian honor dipotong 6%, taruf 10%+ 2%, dan lainnya, kalau menurut informasinya itu adalah potongan pajak. Yang menjadi pertanyaan kok beda-beda di masing-masing TPS-nya, "kata dia.

Sebelumnya, pihak KPU mengaku tidak melakukan pendataan seperti sebelumnya yaitu coklit. Dengan mendatangi langsung pemilih kerumah-rumah by list by name, melainkan hanya sebatas pendataan internal. Sebab, selain tidak ada anggarannya juga tidak tercantum dalam tahap dan proses pemilu yang ada saat ini.

"Jadi memang itu tidak ada anggaran dan tidak masuk dalam tahapan dan proses pemilu. Hanya dilaksanakan secara internal saja, tapi kami yakinkan itu valid," kata Komisioner KPU Marswan ketika ditemui saat pendistribusian logistik pemilu terakhir di bilangan Kebonempat, Kelurahan Tanjungharapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Senin (15/4).

BERITA LAINNYA


EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR