KRUI (Lampost.co) -- Masyarakat meminta aparat penegak hukum terkait agar memberikan sanski tegas, untuk warga yang mencari ikan menggunakan setrum listrik untuk menangkap ikan di aliran sungai Way Krui.

Pasalnya meskipun saat ini telah ada peraturan bupati (Perbup) Pesisir Barat yang melarang penggunaan potas dan setrum untuk menangkap ikan, namun aturan itu tidak diindahkan oleh sebagian oknum masyarakat, dengan maraknya kegiatan itu dilakukan di sungai setempat.



Seorang warga Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Yusri (39), yang sehari-hari mengandalkan nafkah keluarganya dari mencari ikan dialiran sungai Way Krui, mengatakan mengeluh dan meminta aparat penegak hukum kepolisian, Dinas Perikanan dan petugas terkait , agar melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang masih membandel, meski dilarang mereka tetap menggunakan sentrum untuk menangkap ikan.

"Biasanya ikan di Way Krui banyak, meski kami setiap hari mencarinya. Jaraknya masih dekat dari pemukiman. Tetapi sekarang untuk mencari iwa lekok (ikan khas yang hidup dan ada di aliran sungai Way Krui, Pesisir Barat) sudah sulit. Harus berjalan sekitar 3 - 4 jam ke arah hulu sungai,  baru kami menemukan," kata Yusri, yang mencari ikan tersebut dengan cara manual menggunakan alat, tuntum (sejenis jaring kecil),  kepada Lampost.co,  Minggu (1/6/2018).

Akibat penggunaan setrum, kata dia, jelas merusak habitat dan ekosistem ikan di sungai dan  mempercepat punahnya ikan dari ukuran kecil sampai yang besar, tentunya sangat bertentangan dengan upaya menjaga lingkungan dan pelestarian alam.

Hal senada dikatakan Hasnal, warga lainnya, yang meminta kepada aparat Pekon Ulu Krui,  yang juga letak pemukiman warganya berada di sepanjang aliran sungai Way Krui,  agar secara tegas memanggil dan menindak para oknum warga pekon yang menangkap ikan menggunakan setrum,  namun sampai saat ini belum juga dilakukan.

"Kami sudah sampaikan juga kepada petugas Dinas Perikanan Pesisir Barat. Petugas dinas bilang, memang benar banyak pelanggaran yang terjadi,  namun upaya pengawasan kegiatan ilegal itu memang sulit, karena warga yang melakukan penyetruman ikan biasanya kucing-kucingan melihat situasi," kata dia.

Pihaknya berharap pemerintah dapat mengawasi dengan ketat dan menindak tegas kegiatan ilegal tersebut. "Kalau alasan mereka menangkap ikan menggunakan setrum untuk nafkah keluarga. Ya, kami juga mencari menangkap ikan dan menjualnya untuk nafkah keluarga juga,  tetapi kami menggunakan cara-cara sesuai aturan dan tidak melanggar hukum, " kata dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Pesisir Barat, Hasnul Abrar,  kepada Lampost.co mengatakan larangan penangkapan ikan menggunakan setrum bukan sebatas Perbup, namun sudah ada peraturan daerah (Perda)  yang melarang penggunaan alat tangkap termasuk setrum dengan sanksi tegas dan aturan pidananya.

"Sudah ada perda tentang pelarangan penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti mengebom, pukat harimau, menyetrum dan mutas (potas).  Perbuatan tersebut dapat merusak ekosistem dan kelestarian kehidupan ikan dan lingkungan. Mencari ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan ada larangan keras dan pidananya," kata Hasnul Abrar, melalui WhatsApp,  Minggu (1/7/2018).

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR