BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- DPRD Bandar Lampung menggelar paripurna penyampain Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2018 di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (31/8/2018).

Acara itu dipimpin oleh Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, dan dihadiri sekitar 35 anggota dewan. Hadir juga Wali Kota Bandar Lampung Herman HN serta seluruh OPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.



Dalam penyampaiannya, Wali Kota Herman HN mengatakan APBD induk Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan asumsi yng terjadi karena beberapa hal. Untuk itu perlu dialokasikan kembali pada perubahan APBD.

Dia menjelaskan sejalan dengan meningkatnya investasi daerah yang diakibatkan oleh peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan serta kondisi keamanan daerah yang kondusif diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung di tahun 2018 meningkat pada kisaran 6,5 - 7 persen.

Dia juga mengatakan ada kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sehingga perlu dialokasikan kembali pada perubahan ta 2018. Selain itu juga ada penyesuaian penerimaan pendapatan dan penyesuaian realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ta 2017 yang berdasarkan hasl audit BPK. Selanjutnya penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah guna biaya operasional. Serta penyesuaian pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal atau investasi dan pembayaran pokok utang.

Herman HN mengatakan, berdasarkan kondisi rill yang diproyeksikan, total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung pada Perubahan APBD rahun anggaran 2018 mencapai Rp2,592 triliun lebih. Jumlah itu mengalami peningkatan sebesar Rp118 miiar lebih atau 4,78 persen dibanding total pendapatan daerah pada APBD induk TA 2018 sebesar Rp2,474 triliun lebih.

Wali Kota menjelaskan kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang seula dianggarkan pada APBD induk sebesar Rp788 miliar lebih. Pada APBD Perubahan menjadi Rp863 miliar lebih. “Sehingga bertambah sebesar RP75 miliar lebih atau 9,56 persen,” kata Herman HN.

Adapun kenaikan atau penambahan pendapatan itu terdiri dari pajak daerah sebesar Rp574 miliar bertambah Rp32 miliar lebih atau 6 persen dari APBD induk Rp541 miliar. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar RP241 miliar lebih, meningkat sebesar RP41 miliar lebih atau 23,73 persen dari APBD induk Rp172 miliar lebih.

Lain lain pendapatan daerah yang sah yang dianggarkan pada APBD induk sebesar Rp299 miliar lebih, pada APBD Perubahan menjadi Rp342 miliar lebih sehingga bertambah sebesar Rp42 miliar lebih atau 14,30 persen.

“Rencana pendapatan yang telah kami sampaikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir. Direncanakan belanja daerah sebesar Rp2,615 triliun lebih,” kata Herman HN.

Dia menambahkan secara umum rencana belanja yang dimaksud telah mengakomodir hal hal pokok belanja langsung dan tidak langsung seperti, penyesuaian dan penataan gaji PNS dan tunjangan. Penyesuaian penataan belanja hibah dan bantuan sosial. Adanya penambahan belanja untuk pembayaran utang dan kewajiban di TA 2017 yang ditata kembali pada beberapa OPD, dan penambahan kegiatan dan penambahan dana pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada Perubahan APBD 2018.

“Komposisi belanja daerah pada perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 untuk belanja tidak langsung 39,47 persen dan belanja langsung 60,53 persen,” kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR