BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) harus dilaksanakan sesuai aturan, seerta tidak ada pungutan dalam proses pelaksanaanya, mengingat program itu ditujukan Pemerintah Pusat untuk kepentingan rakyat. 

Hal itu dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN usai melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada korban banjir di ruang rapat Pemkot setempat, Kamis (14/3/2019).  
"Saya minta pokmas-pokmas yang mengurus program ini janganlah mematok harga harus sekian, kasin kalau masyarakat sampai terbebani, program ini kan dari Presiden Joko Widodo untuk kepentingan rakyat," ujar Herman HN. 
Dirinya menjelaskan, bahwa PTSL ini adalah program pemerintah Pusat, yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum akan tanahnya, sehingga kedepan tidak terjadi persoalan tentang hak milik sebidang tanah. "Jangalah menambah beban masyarakat, kerjakan saja program tersebut sesuai aturan," lanjutnya. 



Wali Kota juga mengatakan pokmas-pokmas yang di lapangan tidak boleh membuat hal yang tidak baik kepada masyarakat dengan menambah-nambah biaya dalam proses pelaksanaan PTSL itu.
"Kita ini pemerintah adalah pelayan rakyat, tugas kita membantunya bukan mempersulit," kata dia menjelaskan.

Ia menegaskan apabila masyarakat menemui hal-hal demikian di lapangan silahkan dilaporkan saja oknum-oknum tersebut ke kepolisian, sebab menurutnya penambahan dengan mematok biaya dalam mengurus PTSL tersebut termasuk dalam pungli.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR