BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Selasa (19/9/2017), Perhimpunan Pemilik dan Pengemudi Angkutan Kota Bandar Lampung (P3ABL) akan menggelar aksi damai atau mimbar bebas meminta Wali Kota Bandar Lampung Herman HN tidak memberikan izin angkutan daring (online) dan meminta menutup aplikasi angkutan tersebut. Namun, Wali Kota enggan berkomentar terkait dua tuntutan tersebut.
Dia mengaku takut salah berkomentar apakah mendukung adanya transportasi daring atau menolaknya. “Nantilah, saya enggak bisa ngomong sembarangan. Kepala daerah enggak bisa ngomong cucuk-cabut. Jangan hari ini A, besok B, besok C. Makanya saya enggak terlalu banyak berikan komentar yang membawa akibat soal ini (transportasi daring),” katanya, Senin (18/9/2017).
Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan sepenuhnya pengamanan kepada Polresta Bandar Lampung. “Silakan sajalah (demo). Nanti Pak Kapolres yang amankan,” ujar Herman, kemarin.
Kapolresta Kombes Murbani Budi Pitono mengaku telah mempersiapkan antisipasi, baik dari segi keamanan maupun angkutan. Dua kompi siap diturunkan mengawal demo ditambah petugas dari Polda dan Brimob Lampung yang siaga dan siap diturunkan.
”Kami siap mengerahkan pasukan untuk pelayanan karena mereka menyampaikan aspirasi damai dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan yang bersinggungan dengan kenyamanan masyarakat,” ujar Murbani.
Untuk mengantisipasi mogoknya angkot, Polresta bersama Pemkot telah berkoordinasi, termasuk dengan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandar Lampung. Polresta menyiapkan 15 mobil patroli milik Polsek dan Polresta yang disiapkan sejak pagi.
Kepala Banpol PP Bandar Lampung Cik Raden membenarkan hal tersebut dan pihaknya menurunkan empat mobil bantuan untuk mengangkut penumpang yang telantar. ”Ada empat mobil yang diturunkan untuk bantu anak sekolah pulang. Stand by di Tugu Adipura,” kata dia.
Demonstrasi hari ini diperkirakan akan diikuti 1.000 peserta. Dari surat pemberitahuan P3ABL yang ditujukan kepada Polresta Bandar Lampung, demo dan aksi mogok digelar dengan rute ke kantor Wali Kota, gedung DPRD kota, dan kantor gubernur Lampung. Adapun tuntutan massa meminta agar transportasi daring seperti Grab, Uber, dan Go-Jek yang beroperasi di Lampung ditutup.
Sementara itu, Ijal (24), salah seorang mitra Go-Jek, memastikan tetap akan beroperasi seperti biasanya. Ia mengaku tidak takut akan adanya aksi sweeping saat sekitar seribu sopir angkot menggelar aksi unjuk rasa. “Ya, silakan saja demo, yang jelas saya tetap narik penumpang. Kan sebelumnya sudah ada kesepakatan supaya sama-sama menjaga. Jangan ada lagi aksi sweeping,” ujarnya, kemarin. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR