BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN menolak adanya pengosongan rumah dinas oleh PT KAI terhadap warganya yang telah menempati lokasi tersebut selama puluhan tahun. Menurut Herman, masing-masing pihak harus menahan diri sampai adanya kepastian hukum atas aset tersebut. Sebab, Pemerintah Kota (pemkot) Bandar Lampung bersama DPD RI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedianya menggelar rapat terkait lahan PT KAI ini di pemerintah pusat.
“Ya harusnya gak boleh, kan sudah ada kesepakatan akan dirapatkan dulu. Cuma memang kemarin rapatnya ditunda di tingkat pusatnya. Seharusnya gak boleh (gusur),” kata Herman kepada awak media di rumah dinas, Jumat (20/10/2017).
Saat ini pihaknya masih mendata masyarakat yang menempati lahan diklaim milik PT KAI berdasar pada grounkart zaman penjajahan Belanda. Untuk penerbitan sertifikat tanah yang dijanjikan, Herman mengaku tidak ingin gegabah dan akan melihat aturan setelah rapat dengan instansi terkait. “Kalau program sertifikat gratis Pemkot kan ada setiap tahun Rp1miliar. Untuk tanah PT KAI, ya nanti kita lihat karena berjalan semua. Harus ikut aturan supaya tidak kena permasalahan. Saat in masih data masyarakatnya dulu kerja sama lurah dan camat,” ujarnya.
Pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat atas aset negara tersebut sebelumnya telah berlaku di Pulau Jawa. “Di Jawa juga sudah ada. Jadi pengosongan itu gak boleh. Mereka (PT KAI) juga bangun pakai uang rakyat. Jadi semua harus bersabar, sesuai dengan aturan perundangan gak bisa asal saja. Karena itu juga nanti dimiliki permerintah daerah. Karena fasilitas umum (fasum) dimiliki pemerintah daerah,” tegasnya. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR