BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan aparat serta pemerintah membuat 32 bukit di tengah kota Bandar Lampung mengalami kerusakan cukup parah. Hanya 3 bukit yang masih utuh, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung Hendrawan, saat ditemui di Pengadilan Tanjungkarang, Jumat (29/6/2018).

Menurut Hendrawan, sejauh ini baik eksekutif ataupun legislatif di Bandar Lampung belum merancang peraturan daerah untuk melindungi bukit-bukit tersebut, atas alasan tersebut baik penambang ilegal atau legal dengan semaunya menggerus keuntungan dari bukit-bukit yang ada di Ibukota Provinsi ini.
"Nggak ada Perda yang mengatur soal penambangan bukit yang ada di Bandar Lampung, semestinya hal ini sudah sejak lama dirancang supaya para pengusaha yang menggerus bukit ada aturan dalam melakukan penggerusan atau pun penambangan," katanya.
Walhi, kata Hendrawan, sudah sejak lama mengusulkan supaya ada Perda soal pengelolaan bukit, dengan adanya perda itu para penambang tidak sembarangan melakukan penggerusan. "Kalau terus-terusan dibiarkan dikhawatirkan dampak buruk kedepan akan terus terjadi melanda kota ini, bayangkan saja resapan air sudah tidak ada kalau hujan pasti banjir, belum lagi longsor siapa yang dirugikan masyarakat," katanya.
Bukit Kunyit, kata dia, salah satu dari 32 Bukit yang ada di Bandar Lampung mengalamai kerusakan parah, karena terus ditambang dan tidak memperhatikan lingkungan. Bahkan Hendrawan menyebut bukit di kota ini masuk dalam fase fase sangat mengkhawatirkan. 
Dari data yang diperoleh kata Hendrawan sebanyak 32 bukit yang ada namun untuk saat ini dari hasil penghitungan tidak sampai jumlah tersebut.
Tiga bukit di Bandar Lampung yang saat ini tidak mengalami kerusakan adalah Bukit Banten, Gunung Sulah, dan Gunung Kucing. Selebihnya dapat dikatakan hampir tidak ada lagi alias rusak aparah.
Dari data dan investigasi Walhi, ada berapa faktor yang menjadikan  bukit rusak salah satunya kerusakan dipicu pertambangan, alih fungsi menjadi hotel bahkan perumahan serta material dari hasil pengerjaan bukit dijadikan pengusaha sebagai penimbun pantai (reklamasi)



Walhi terus mendesak aparat, Pemerintah dan DPRD bertindak tegas soal penggerusan bukit yang ada di Bandar Lampung. "Setop masalah perusaka  bukit, aparat harus member sanksi tegas supaya ada efek jera, Pemda harus membuat Peeda dengan dibuatkan Peraturan Daerah  pengelolaan bukit di Bandar Lampung  berarti kita masih menginginkan sisa bukit tetap ada kedepanya,"katanya.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR