BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar yakin uji pendapat yang diajukan DPRD Bandar Lampung terkait pemakzulan dirinya ke Mahkamah Agung (MA) akan ditolak.

Menurutnya, ada beberapa poin yang tidak terpenuhi untuk memakzulkan dirinya berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pihaknya juga telah mengirimkan surat jawaban atau bantahan ke MA pada 2 November lalu.



"Surat sudah kami kirimkan, isinya mempertanyakan legal standing hak angket DPRD Bandar Lampung ini memenuhi syarat atau tidak? Kemudian legal standing minta pendapat ke MA, karena kalau ke MA niatnya memakzulkan. Karena MA itu memproses pemakzulan," kata dia saat dihubungi Lampost.co, Selasa (13/11/2018).

Kemudian, lanjut dia, pasal tuntutannya kabur, karena masing masing jabatan yakni dirinya saat menjadi wakil wali kota atau Plt Wali kota memiliki kekuatan hukum sendiri. 

Selain itu berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, dirinya tidak melanggar syarat pemakzulan kepala daerah atau wakil kepala daerah. "Kalau pemakzulan apa? Apa yang dilanggar yang diperkarakan DPRD. Pemakzulan itu bisa dilakukan kalau kepala atau wakil kepala daerahnya tidak melaksanakan kewajiban, penyalahgunaan wewenang, Korupsi, terlibat narkoba, melakukan perbuatan tercela atau asusila," ujarnya. 

Yusuf Kohar mengaku optimistis usulan DPRD Bandar Lampung ditolak oleh MA, saat ini pihaknya menunggu 30 hari sejak jawaban dari pihaknya dikirim ke MA. "Tinggal menunggu keputusan 30 hari sejak tanggal 2 November lalu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, proses pemakzulan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, menunggu hasil keputusan dari MA. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Bandar Lampung Jauhari menjelaskan, pihaknya telah melakukan proses penyampaian pendapat. Yang kemudian telah dinyatakan bahwa itu sah dan kemudian berkas dari hasil pembahasan tersebut disampaikan ke MA.

“Terakhir sudah kami sampaikam hak menyatakan pendapat yang dilakukan tiga perempat dari jumlah anggota dewan, sesuai aturan tata tertib bahwa itu sah. Sehingga berkas tersebut kita sampaikan ke MA. Adapun perbaikan sudah kami lakukan. Karena dalam MA harus sesuai prosedural baik dalam mengambil keputusan harus kuorum, mengajukan hak angket harus kuorum, dan dalam mengajukan hak interflasi juga harus kuorum,” jelasnya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR