BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Salah satu alasan kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Lampung disebabkan ketertarikan mereka pada keberhasilan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membangun Lampung.  Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordiator BAKN, BURT dan Hubungan AntarLembaga Utut Adianto di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur Lampung, pada Jumat Sore (3/8/2018).
"Keberhasilan Gubernur Ridho itu di antaranya 4 kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung,” ujar Utut.
Menurut Utut, Lampung sebagai salah satu Provinsi yang terbaik untuk opini BPK, dari 16 Entitas Pemerintah daerah, yaitu Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota yang dimiliki terdapat 13 yang mendapat predikat WTP dan 3 WDP.  "Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan membanggakan bagi Pemerintah dan  masyarakat Lampung,” katanya.

Utut menjelaskan telah melakukan diskusi dengan perwakilan BPK , BPKP, Gubernur dan stakeholder terkait mengenai 2 hal yaitu soal Aset dan Pelaporan “Tadi kami telah mendiskusikan mengenai aset, dimana harus ada memang harus ada keberanian langkah tapi ini nanti harus didorong dengan dari pusat dan yang kedua soal pelaporan ini terkait dengan dana desa, jadi harus lapor dengan kemendes, kemendagri dan kementerian keuangan jadi formatnya pun kalau bisa di samakan,” tambah Utut.
Utut mengungkapkan e-planning. "Kami juga tadi mendengar dari BPKP bahwa ke depan teman teman KPK ingin ada E Planning. Planning yang mengusung konsep dan diketahui publik dengan harapan perencanaan harus matang jangan sampai satu sistem di lounching lapangannya masih masih belum siap," jelasnya.
Utut juga menekankan bahwa mengelola keuangan negara perlu sistem yg mudah jangan dipersulit.
"Kita kekurangan orang orang yang membuat sistem yang mudah. Buat lah sistem yang baik dan mudah dan kedepan langsung buat rakyat. Kami akan mencoba membawa optimisme ini ke semua daerah. Ini wilayah perbaikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik, semua yg dibelanjalam oleh negara pertanggung jawabannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR