KRUI (Lampost.co)--Anggaran dana desa (add) di Pesisir Barat sebesar Rp98,950 miliar tahun 2018, yang diterima 116 pekon, hendaknya dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk pembangunan pekon dan kepentingan masyarakat, sehingga  dapat mandiri dan tidak ketergantungan dana dari kabupaten. 
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Pesisir Barat,  Erlina, mewakili Bupati Agus Istiqlal, saat membuka Musrenbang tingkat kecamatan di aula kantor Kecamatan Way Krui, Senin (19/2/2018).
"Kami menyadari disamping keberhasilan yang dicapai, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan hingga pada pelaksanaan di lapangan. kita yakin dengan semangat kebersamaan dan persatuan, semua kendala dan tantangan dapat diatasi dengan baik," kata Wabup. 

Erlina mengatakan agar para peratin dapat mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk pembangunan pekon, para camat harus dapat menjaga dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, dan para camat lebih tanggap terhadap situasi dan kondisi di wilayah kecamatan masing-masing dengan terus berkoordinasi kepada OPD terkait, terlebih pada tahun ini kita akan melaksanakan pemilihan gubernur lampung secara langsung. Serta meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah itu. 
Wakil Bupati menyebut ada lima prioritas pembangunan kabupaten Pesisir Barat, yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik,
infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil, pertanian, ketahanan pangan serta perikanan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, pariwisata, iklim investasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
"Kepada seluruh peratin agar dapat memaksimalkan dana desa yang diterima untuk pembangunan pekon, sehingga pekon dapat mandiri secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," ucap Erlina.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR