BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung ternyata pernah memberi sanksi berupa pemutusan kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Lampung karena sejumlah permasalahan terutama keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit.

Pertama adalah Rumah Sakit Imanuel, Bandar Lampung. Rumah sakit yang berada di Jalan Bypass Soekarno Hatta, Way Halim diputus kerja sama pada 2016 lalu. BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung menjatuhkan sanksi putus kerja sama setelah melalui tahap SP1-SP3.



Surat peringatan itu diberikan karena banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan pasien BPJS Kesehatan di rumah tersebut. "Setelah kami beri peringatan ternyata tidak ada perubahan, sehingga dengan terpaksa putus kerja sama," kata Kepala BPJS Cabang Bandar Lampung Johana, Minggu (15/7/2018).

Namun setelah pihak rumah sakit berkomitmen dan sudah melakukan perbaikan, BPJS Kesehatan dan RS Imanuel kembali bekerja sama pada 2017 lalu. "Setelah putus kerja sama itu, setelah waktu tiga bulan baru bisa kerja sama lagi, seperti itu aturannya," kata dia.

Sedangkan rumah sakit lainnya yakni RS Medika Natar. Namun penyebab bukan karena keluhan masyarakat, melainkan karena ada temuan tim audit BPJS Kesehatan. "Ini sifatnya internal kami, namun yang jelas kalau RS Medika Natar bukan diputus kerja sama tapi memang perjanjian kerja sama sudah habis pada Februari 2018, dan karena ada temuan itu, tidak kita perpanjang lagi," katanya.

Jika sebelumnya setelah tiga bulan bisa dilakukan kerja sama lagi, namun untuk peraturan baru, kerjasama bisa dilakukan lagi setelah satu tahun terlebih dahulu. "Ya minimal satu tahun setelah putus kerja sama, dan setelah satu tahun pun tidak menjadi jaminan bisa kerja sama lagi, lihat juga apakah sudah benar-benar komitmen," ujar dia.

Namun demikian, pihak BPJS Kesehatan tetap tidak semena-mena dalam memberikan sanksi melainkan tetap berhati-hati dan mempertimbangkan keputusannya untuk menjaga hubungan sebagai mitra kerja. "Kami bermitra, tentunya sejajar sehingga harus menjaga, jangan sampai dirasakan oleh rumah sakit bahwa kami superior. Untuk itu mohon dipahami bukan kami lemah tapi harus fair juga," ungkapnya.

Disisi lain dia juga mengharapkan peran serta pemerintah dalam mengawasi rumah sakit baik itu milik pemerintah maupun milik swasta.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR