JAKARTA (Lampost.co) -- Wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR RI akhirnya dibatalkan. Pertimbangannya, rumah dinas parlemen yang ada di Kalibata dan Ulujami dianggap masih layak.

Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan Fahri Hamzah menyesalkan banyak pihak yang berkomentar miring soal wacana pembangunan apartemen.



"Kita baru ngomong ini kawasan harus ditata begini, sudah jadi ribut sedunia. Yang mau bikin (memindahkan) ibu kota biasa saja," kata Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2017.

Fahri yang juga Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan, pembangunan apartemen merupakan bagian dari reformasi dan demokrasi. Yakni membangun kamar legislatif yang independen.

"Enggak bisa kita mengabaikan bahwa itu adalah fakta salah satu yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekarang bahwa kita ingin membangun kamar legislatif yang independen. Kamar legislatif itu ya harus dibangun independensinya," tegas dia.

Fahri sebenarnya agak kecewa dengan pembatalan pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Apalagi, wacana pembangunan apartemen yang masuk dalam penataan kawasan Kompleks Parlemen telah disahkan dalam rapat paripurna.

"Itu tahapan-tahapannya sudah kita pidatokan di paripurna. Sudah disahkan, tiba-tiba selalu lah ini jadi ramai terus. Karena Ketua DPR sudah bilang enggak ada rencana itu, jangan dibahas lah," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengintruksikan Fahri Hamzah membatalkan wacana pembangunan apartemen. Novanto memiliki pertimbangan bahwa pembatalan pembangunan apartemen karena anggota parlemen sudah memiliki rumah dinas di Ulujami dan Kalibata.

"Kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen. Itu sudah final kita putuskan bersama," tegas dia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR