VONIS penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri-tidak untuk dijual-saat ini lumrah terjadi. Itu menjadi penyebab langgengnya penyalahgunaan narkotika dengan dampak tanpa disadari meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Pun sibuknya para penegak hukum narkotika dan beban berat lembaga pemasyarakatan (LP) ataupun keuangan negara.

Proses peradilan penyalahgunaan narkotika yang berakhir mendekam di penjara membuat penyalahguna tidak sembuh dari sakit adiksinya. Dia akan terus-menerus menjadi konsumen sepanjang mengikuti proses hukum dan setelah mendapatkan vonis penjara.



Beruntunglah Ridho Rhoma dan Tessy, dua pesohor ini berakhir divonis menjalani rehabilitasi meskipun dalam proses pidana. Keduanya ditahan ketika disidik dan pada saat menjadi terdakwa di pengadilan negeri. Masalahnya, ada banyak sekali penyalahguna bahkan ribuan pemakai narkoba yang mendapat vonis penjara.

Hakim Digugat

Itulah kenapa hakim yang memvonis penjara bagi penyalahguna digugat oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat yang merasa hak mendapatkan kesembuhan kembali dirampas oleh hakim dalam proses penegakan hukum.

Kenapa hakim digugat? Jawabannya karena hakim diberi kewenangan baru oleh Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika sebagai kewenangan tambahan yang bersifat wajib untuk memvonis hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna, baik terbukti bersalah maupun tidak (Pasal 103), tetapi tidak digunakan. Kewenangan hakim sebelumnya berdasarkan KUHAP dan KUHP hanya apabila terbukti bersalah divonis bersalah dengan hukuman penjara, sedangkan bila tidak terbukti bersalah akan dibebaskan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa masa menjalani rehabilitasi dihitung sama dengan menjalani hukuman. Ini artinya, hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara. Pertanyaannya, kenapa semangat hakim kok lebih bersemangat memvonis penjara daripada memvonis rehabilitasi? Padahal, kita tahu semua bahwa hukuman rehabilitasi dipastikan lebih baik daripada hukuman penjara.

Kalau membaca di web MA tentang amar putusan hakim dalam mengadili perkara penyalahguna, saya bisa menduga bahwa hakim yang mengadili perkara penyalahguna tidak mendapat informasi lengkap sehingga salah dalam penerapan hukumnya.

Padahal, sudah jelas Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika itu UU khusus yang bersifat lexs specialis yang bersumber dari konvensi internasional. Konvensi internasional ini menyatakan tidak lagi menghukum penjara bagi penyalahguna, apalagi bagi pencandu. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8/1976 yang menjadi sumber hukumnya dan menjadi jiwanya Undang-Undang Narkotika Nomor 35/2009 tentang Narkotika yang berlaku saat ini.

Permasalahan penegakan hukum, khususnya tentang vonis penjara bagi penyalahguna, sepertinya benar bila menggunakan kacamata criminal justice system. Padahal, itu menyimpang alias salah menurut rehabilitation justice system, yakni Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika menganut double track system pemidanaan, yakni pidana rehabilitasi dan pidana penjara.

Pengedar mengikuti proses sistem pidana penjara, sedangkan penyalahguna mengikuti proses sistem pidana rehabilitasi. Di titik ini banyak hakim yang tidak paham, yang paham hanya sebagian kecil. Itulah sebabnya penyalahguna seperti Ridho Rhoma dan Tessy termasuk beruntung bertemu hakim yang memahami UU Narkotika.

Dekriminalisasi

Dalam kajian teori, Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika ialah UU yang mendekriminalisasi penyalahguna narkotika. Artinya, kepemilikan atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari tidak untuk dijual diancam dengan pidana. Namun, penghukumannya berupa hukuman rehabilitasi (makalah Anang Iskandar, 2014).

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika itu selaras dengan decriminalisation of drug possession or use yang definisikan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengoordinasikan data kebijakan obat, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), yakni definisi Decriminalisation of drug possession or use as removel of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses.

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika ini berasal dari konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya pada Pasal 36 konvensi itu menyatakan tunduk pembatasan konstitusi. Setiap negara harus mengadopsi langkah yang menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, kepemilikan, penawaran untuk penjualan, termasuk distribusi, pembelian, pengantaran, perdagangan perantara, pengiriman transit, pengangkutan, ekspor-impor narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari konvensi ini merupakan pelanggaran yang patut dihukum.

Walau ada ketentuan itu, apabila penyalahguna telah melakukan, para pihak dapat memberikan suatu pengganti hukuman atau alternatif hukuman atau tambahan hukuman bahwa penyalahguna harus menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi

Secara teori hukum dan aturan perundang-undangan penyalahguna menang dilarang berdasarkan hukum pidana. Namun, apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan, penghukumannya ialah penghukuman rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi ini sama dengan hukuman penjara.

Hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna ini amanat Undang-Undang Nomor 35/2009 kepada hakim dan penegak hukum lainnya, serta seluruh bangsa Indonesia sebagai pemilik hak untuk sembuh dari sakit ketergantungan pada narkotika agar masalah penyalahgunaan narkotika tren menurun. Di sisi lain, menjadi tugas penegak hukum memberantas peredaran narkotika yang saat ini trennya naik. Di titik ini berlaku hukum demand and supply.

Sebelum berjalan lebih jauh dengan dampak lebih parah, mari berubah! Jangan lagi memvonis penjara terhadap penyalahguna bagi diri sendiri, lebih baik memvonis hukuman rehabilitasi daripada hukuman penjara. #stopnarkoba

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR