KOTABUMI (lampost.co) -- Pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Metrologi Legal di Lampung Utara bukan hanya sekedar instruksi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tapi, dengan terbentuknya UPTD tersebut, selain melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran saat melakukan transaksi juga diharapkan akan mendongrak pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat.

Staf Kemetrologian, Dinas Perdagangan (Dindag) Kabupaten Lampung Utara, Ujang Saputra, di ruang kerjanya, Rabu  (21/3/2018) mengatakan pembentukan UPTD Metrologi Legal di Lampura sebagai unit  pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sebaran infrastruktur, sarana dan prasarana guna mewujudkan tertib ukur demi perlindungan bagi konsumen.



Hal itu, merujuk UU No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, yang diperuntukkan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran seperti alat timbang.  "Pembentukan UPTD Metrologi Legal di kabupaten selain melindungi konsumen dari berbagai modus kecurangan alat ukur yang dimiliki pedagang, pembentukan ini diharapkan akan mendongrak PAD, melalui retribusi saat pelaksanaan tera alat ukur dilakukan," kata Ujang.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR