PANARAGAN (Lampost.co) -- Keberhasilan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 yang didapat secara berturut-turut sejak 2011-2017  tidak lepas dari komitmen pengawasan seluruh pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan mewakil Bupati Umar Ahmad dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2017, di gedung DPRD, Rabu (11/7/2018). “Selain kepada BPK RI, kami juga berterimakasih kepada seluruh anggota DPRD yang berkomitmen untuk mewujudkan opini WTP setiap tahunnya di kabupaten ini," ujar Fauzi.



Dia mengatakan, pemkab juga telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun DPRD Kabupaten Tubaba sebagai sebuah wujud nyata komitmen untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD merupakan upaya salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dan sekaligus pula pijakan untuk perencanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Umar Ahmad yang juga hadir dalam paripurna tersebut menambahkan secara garis besar, substansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2017 antara lain pendapatan daerah sebesar Rp865,130 miliar, belanja daerah Rp845,176 miliar, surplus sebesar Rp19,954 miliar dan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan Rp5,267 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar sehingga aurplus sebesar Rp3,267 miliar.

“Neraca per 31 Desember 2017 terdiri atas jumlah aset Rp1, 766 triliun, jumlah kewajiban Rp105,169 miliar, jumlah ekuitas dana  Rp1,660 triliun,” ujar bupati.

Sementara, untuk laporan arus kas per 31 Desember 2017 adalah saldo kas awal Rp10,080 miliar, arus kas dari aktivitas operasi Rp316,533 miliar, arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp296, 579 miliar,  arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp1,252 miliar, arus kas dari aktivitas investasi aset non-anggaran Rp1,623 miliar, sehingga saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp27,158 miliar.

“Kami sangat berharap kiranya DPRD Kabupaten Tubaba pun berkenan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam atas laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tubaba Tahun Angg9aran 2017, yang tentunya hal ini pun akan menjadi bagian yang sangat penting dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk memajukan masyarakat dan daerah,” harapnya.

Selain melakukan evaluasi, kata dia, pemkab sangat berharap DPRD Tubaba berkenan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada ekskutif khususnya dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga untuk ke depan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tubaba akan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam merealisasikan APBD.

”Sekali lagi, kami berharap kiranya DPRD Kabupaten Tubaba berkenan memberikan berbagai saran dan masukan kepada kami, dalam rangka untuk memaksimalkan    pengelolaan APBD untuk Tubaba kedepan,” ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR