PEMILIHAN umum (pemilu) merupakan salah satu cara memilih pemimpin dalam demokrasi. Melalui pemilu, rakyat akan menentukan langsung siapa yang layak menjadi pemimpin. Pada perhelatan Pemilu 17 April mendatang, rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta wakil mereka yang akan duduk di parlemen.

Pemilu merupakan momen krusial bagi masa depan bangsa ini. Namun, ada saja kendala dan gangguan yang dirasakan dari penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Penyebabnya sudah teridentifikasi naiknya tensi politik akibat ketidakdewasaan dalam berpolitik. Karena itu, Kepolisian Repulik Indonesia (Polri) menjadi penopang keamanan selama Pemilu serentak 2019.



Tidak hanya Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan kedaulatan juga mendukung sepenuhnya kerja kepolisian untuk pengamanan pemilu itu. Atas dasar itu pulalah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengultimatum siapa pun yang berupaya mengganggu stabilitas politik dan jalannya pesta demokrasi di Tanah Air sepekan ke depan.

Dengan gamblang Panglima pun menegaskan TNI tetap berkomitmen dan siap mengamankan pemilu serta akan menghadapi pengganggu pemilu. Termasuk juga mengultimatum pihak-pihak yang sengaja mengganggu stabilitas politik jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, akan berhadapan dengan bentengnya NKRI ini.

Di Lampung pun, aparat keamanan memberikan perhatian lebih dalam Pemilu serentak 2019. Terlebih, menurut Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) yang dikeluarkan Bawalsu, Lampung masuk kategori daerah rawan. Tingkat kerawanan Lampung disebut di atas rata-rata kerawanan nasional. Hal ini tentu patut menjadi perhatian kita semua.

Berdasar pada data dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, dari total 26.265 tempat pemungutan suara (TPS), ada 310 TPS sangat rawan dan 108 lainnya rawan. Untuk itu akan diterjunkan 61.377 personel pengamanan, yang terdiri dari anggota Polri 7.032 personel, TNI (1.815), Linmas (52.530). Itu pun masih didukung Basarnas, BPBD, ORARI, Senkom, RAPI, dan sebagainya.

Semua personel pengamanan dan pendukungnya itu dikerahkan demi pelaksanaan pemilu yang aman, sejuk, dan nyaman. Masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Sehingga, pemilu yang digelar dapat berkualitas, dengan hasil pemimpin bangsa yang benar-benar pilihan rakyat.

Memang penting melaksanakan pemilu dengan tanpa gangguan yang dapat mengintimidasi rakyat pemberi suara. Namun lebih jauh, edukasi politik masyarakat jauh lebih penting. Sebab, kini ada lima surat suara, dengan puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ribuan calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang harus dipilih.

Percuma jika keamanan pemilu dapat terlaksana baik, namun ternyata hasil pilihan masyarakat salah alias rusak akibat ketidakmengertian praktik pencoblosannya. Untuk itu aparat lainnya, terutama penyelenggara, juga harus serius mengurus hajatan demokrasi ini. Sosialisasi untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun ini harus terus dilakukan secara luas dan saksama. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR