BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, akan melakuka pemanggilan terhadap menajemen Puncak Mas, perihal belum dibayarnya pajak wisata tersebut.

"Atas dasar apa mereka tidak membayar pajak. Jika benar hal itu terjadi kami pastikan akan melakukan pemanggilan. Kita panggil gelar hearing, apa alasan mereka tidak membayar pajak," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, Jauhari, Jumat (13/4/2018).



Dia mengatakan jika benar manajemen Puncak Mas melakukan pelanggaran seperti halnya tidak membayar pajak, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung harus tegas melakukan pencabutan izin atau menutup lokasi tersebut.

"Kalau sudah ada peringatan tidak diindahkan tutup lah, masa enggak ada izin tetap berjalan," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR