PEMERINTAH terus berupaya mengantisipasi penyebaran radikalisme dan berusaha menutup celah-celah terbentuknya gerakan terorisme, termasuk di perguruan tinggi.

Hal itu bukan tanpa sebab-musabab. Radikalisme telah menjadi ancaman serius bangsa ini. Paham radikal bukan hanya menjangkiti orang-orang yang kurang berpendidikan. Para mahasiswa bahkan tenaga pengajar di dalam kampus pun banyak yang terpapar radikalisme.



Karena itulah, pemerintah mulai mengantisipasi perguruan tinggi, mulai dari sosialisasi, kuliah umum, hingga pendataan akun media sosial mahasiswa baru yang diterima pada tahun akademik 2017/2018 ini.

Pendataan akun ini sesuai dengan permintaan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir sebagai langkah antisipasi penyebaran radikalisme dalam lingkungan kampus.

Penolakan terhadap radikalisme dari pihak perguruan tinggi sudah gencar dilakukan di negara Pancasila ini. Keseriusan para rektor pun dibuktikan dengan deklarasi aksi kebangsaan melawan radikalisme yang dilakukan 3.000 rektor berbagai perguruan tinggi se-Indonesia pada 28 September 2017 lalu, di Bali.

Kampus memang menjadi lahan subur bagi penyebaran ideologi anti-Pancasila. Mahasiswa yang sedang berada di masa remaja akhir dan awal kedewasaan menjadi sasaran empuk. Sebab itu, upaya pencegahan penyusupan paham radikal yang bertujuan untuk membentuk negara Islam dengan cara-cara kekerasan ini mesti segera dilakukan.

Pencatatan akun media sosial mahasiswa baru menjadi salah satu jalan untuk mencegah penyebaran radikalisme, setidaknya bisa terpantau akun-akun penyebar hoaks, hasutan, dan ujaran kebencian. Tapi juga harus dipikirkan efektivitasnya. Bagaimana pihak kampus memantau ratusan ribu akun mahasiswa tersebut. Bayangkan, jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui SNMPTN 2018 ini saja mencapai 110 ribu lebih. Belum yang diterima melalui jalur SBMPTN dan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 20 Mei 2018 telah memblokir 2.500 konten berisi muatan negatif di media sosial yang tersebar di Facebook, Instagram, dan You Tube. Sementara masih ada 9.500 konten lain yang terindikasi ke arah terorisme, radikalisme dan ekstremisme tengah disaring petugas.

Namun, yang terpenting adalah tindakan antisipasi. Sebab itu, pencegahan penyebaran paham radikalisme penting dilakukan dengan menanamkan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika pada generasi muda. Di samping itu perlu memperdalam pemahaman ilmu agama. Miskinnya pengetahuan agama akan mempermudah seseorang dicuci otaknya dan termakan hasutan gerakan radikal. Kita harus serius memerangi radikalisme ini karena jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi demokrasi dan kedamaian negara ini.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR