AKSI terorisme kian tumbuh subur di Tanah Air. Pola serangannya pun makin berani. Usai serangan bom bunuh diri terhadap jemaat tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5) lalu, sehari kemudian disusul serangan terhadap Markas Polrestabes Surabaya.

Dalam serangan tersebut, para teroris mulai melibatkan perempuan dan anak-anak. Kita pasti tidak ingin aksi terorisme dibiarkan.
Kita juga tak ingin aksi teror terus menelan korban jiwa dari orang-orang yang tidak bersalah. Maka, negara dan seluruh rakyat tidak boleh memberikan ruang toleransi bagi tumbuh suburnya terorisme.



Teroris memang harus disikat habis dari negeri ini. Namun yang terpenting adalah memutus mata rantai kaderisasi. Upaya deradikalisasi harus dibarengi dengan menutup celah-celah radikalisasi. Jadi, pemberantasan teroris tidak seperti menyiram api agar padam, tapi harus mematikan baranya.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi perlu dilakukan mengingat UU lama dinilai sudah usang, sementara aksi terorisme makin canggih dan masif.
Penyelesaian RUU terkendala belum ada kesepakatan definisi teroris antara DPR dan pemerintah. Kesepakatan itu juga terkendala kemungkinan keterlibatan TNI dalam menangani terorisme.

Presiden Joko Widodo meminta revisi UU Antiterorisme yang sudah mengendap dua tahun di DPR segera dituntaskan. Presiden mengancam jika sampai selesai masa sidang pada akhir Juli 2018, UU tersebut belum direvisi, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Revisi UU Antiterorisme itu akan menjadi payung hukum yang penting bagi aparat keamanan untuk mencegah serta menindak tegas pelaku teror. Publik mendukung revisi UU tersebut segera disahkan DPR mengingat negeri ini sudah dalam keadaan darurat terorisme.

Masyarakat dan organisasi keagamaan jelas mengutuk semua kelompok yang menyebarkan ajaran kekerasan dan permusuhan terhadap kelompok lain. Jangan sampai kelompok radikal bisa seenaknya mengasosiasikan diri dengan suku, golongan, atau agama tertentu. Selain itu, aparat mesti  menindak tegas pelaku ujaran kebencian dan penganjur kekerasan, terutama di media sosial, yang jelas-jelas melanggar hukum. Sebab, negara ini adalah negara hukum, bukan negara teror.

Segenap masyarakat dan aparat keamanan harus bersatu-padu menekan berkembangnya ideologi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kita juga berharap memasuki bulan Ramadan ini semua aksi kekerasan segera dihentikan.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR