PEMUNUGUTAN suara Pemilihan Umum Serentak 2019 tinggal sebulan lagi. Ini merupakan pemilu bersejarah karena menggabungkan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Penggabungan dua agenda demokrasi itu jelas akan menambah pekerjaan baru, terutama dalam penyediaan logistik. Sebagai catatan, dalam pemilu nanti ada lima surat suara yang dicoblos, yakni surat suara DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR pusat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan presiden. Makin banyak pekerjaan terkait logistik tentu risiko kesulitan akan makin tinggi.



Untuk pekerjaan logistik ini, sejak tahun lalu Komisi Pemilihan Umum sudah mengirimkan ke 15 kabupaten/kota. Logistik tersebut, yakni kotak suara serta alat mencoblos meliputi paku, bantalan, gembok, segel, tinta, bilik suara, dan berbagai jenis formulir. Untuk surat suara, sudah terdistribusikan ke 13 kabupaten/kota di Lampung, kecuali Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang masih dalam penyelesaian.

Dalam proses sortir dan pelipatan, KPU Lampung menemukan kerusakan pada 47.034 surat suara di 13 daerah tersebut. Kerusakan surat suara yang paling banyak ditemukan di Lampung Timur, dengan jumlah 17.456 lembar. Sementara paling sedikit di Lampung Barat, dengan jumlah 273 lembar.

Jumlah surat suara Pemilu 2019 untuk Lampung yang dikirim penyedia sebanyak 31.069.160 lembar. Selain di Lampung, secara nasional Badan Pengawas Pemilu juga menemukan surat suara rusak di 329 dari 497 kabupaten/kota yang sedang melakukan penyortiran.

Kerusakan surat suara itu bukanlah persoalan sepele dan harus diselesaikan dalam tempo segera. Jangan sampai persoalan teknis sampai menghambat pelaksanaan pemilu atau mendegradasi kualitas demokrasi. KPU juga hendaknya tidak membuka celah sekecil apa pun terkait penyelenggaraan pemilu.

Terlebih saat ini banyak sorotan miring yang diarahkan ke KPU, termasuk kabar bohong (hoaks) adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Juga video keributan di masa Pilkada Tapanuli, Sumatera Utara, pada 2018 yang dikemas seakan-akan terkait dengan protes surat suara pilpres tercoblos di KPU Medan.

Sudah bekerja dengan baik pun, kinerja KPU dipersepsikan jauh dari ideal, apalagi jika bekerja dengan sembrono. Dalam situasi politik yang memanas saat ini, setiap celah kelemahan akan terus digoreng untuk mendeligitimasi fungsi dan kinerja KPU. Kemudian, bakal muncul tudingan KPU tidak bersikap mandiri atau tidak menjaga netralitas terhadap partai politik dan pasangan calon sesuai dengan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menghindari anggapan tersebut, KPU harus membuktikan dengan fakta-fakta riil. Komunikasi antara sesama penyelenggara di semua tingkatan harus terjalin rapi. Pun dengan lembaga-lembaga pengawas dan petugas penghubung peserta pemilu yang ditempatkan di KPU. Komunikasi yang sehat, transparansi, serta kerja cepat dan akurat saat ini yang harus menjadi prioritas KPU di semua tingkatan. Hanya dengan cara itulah masyarakat tetap menilai KPU sebagai lembaga berkompeten dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai penyelenggara pemilu. 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR