BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Macetnya pencairan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung selama lima bulan ini dapat menurunkan kinerja PNS tersebut.
Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Bambang Utoyo mengatakan hal tersebut diakibatkan secara umum, aparatur sipil negara (ASN) ini telah mengetahui jika tukin merupakan pendapatan yang rutin diterima selain gaji. “Ya seharusnya terbayar. Kaitannya dengan persoalan kinerja. Walaupun ini tambahan pendapatan, persepsi ASN sudah bagian dari pendapatan yang dia dapatkan,” kata Bambang dihubungi Lampost.co, Minggu (17/9/2017).
Macetnya tambahan pendapatan ini diduga berdampak pada kinerja PNS sebagai ujung tombak program pemkot Bandar Lampung supaya target dan capainnya terpenuhi. “Karena tadinya lancar, sekarang macet. Apalagi PNS ini ujung tombak birokrasi dan program Pemkot. Jadi harus segera dibayarkan supaya kinerjanya semakin baik,” imbuhnya.
Dosen Jurusan Ilmu Administrasi negara Fisip Unila ini mengatakan dengan telah dianggarkannya tukin dalam APBD 2017, sudah seharusnya tunjangan tersebut tersalurkan. “Kalau sudah dianggarkan pasti tersedia, kalau tidak tersalurkan, SKPD penanggung jawab keuangan yang harus bertanggung jawab dan memproses pencairan itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Lampost.co, PNS di lingkungan Pemkot Bandar Lampung mengeluhkan belum cairnya tukin selama lima bulan terakhir ini. Salah satu PNS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan tukin sudah tidak lagi dicairkan sejak terakhir bulan Maret 2017 lalu. “Kalau Januari sampai Maret, kami masih dapat. Tapi sejak itu, sudah lima bulan tidak cair kembali,” keluh sumber tersebut ditemui Lampost.co.
Wanita berhijab ini menduga kesalahan tahun 2016 lalu saat pencairan tukin terhambat akan terulang kembali. “Tahun lalu setiap satker dapatnya berbeda, ada yang hanya 7 bulan, ada yang 9 bulan. Tapi semuanya tidak full satu tahun,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur yang dikejar oleh pemkot Bandar Lampung tidak mengabaikan dan mengorbankan kesejahteraan pegawai. “Ya pembangunan itu bagus, tapi jangan sampai kami ini menjadi korban. Tunjangan yang dijanjikan kepada kami dan sudah dianggarkan justru tidak dicairkan,” jelasnya.
Ia hanya bisa pasrah tidak dicairkannya tukin yang pada tahun tahun sebelumnya ia terima. “Padahal kinerja kami sudah maksimal dalam hal pelayanan. Kenapa sekarang dipersulit, uang tukin ini kan juga bisa untuk biaya anak sekolah saya,” pungkasnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR