SEBERAPA kuat APBN negara dan juga keuangan Pertamina untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi tidak naik hingga tahun 2019 di tengah harga minyak mentah dunia yang terus menanjak? Walaupun subsidi energi sudah ditingkatkan dari 94 triliun menjadi 164 triliun sekalipun, sulit bagi pemerintah maupun Pertamina untuk bisa terus mempertahankan harga BBM subsidi.

Mengingat dalam APBN 2018 asumsi harga minyak mentah dunia 48 dolar AS per barel dengan kurs rupiah di Rp13.500 per dolar, akan terjadi defisit yang cukup besar dari transaksi perdagangan minyak dan gas (migas) Indonesia akibat selisih kurs dan harga minyak dunia saat ini yang sudah menembus di atas 70 dolar per barel dan kurs dolar di atas Rp14 ribu. Sementara konsumsi BBM nasional mencapai 1,7 juta barel per hari dan produksi nasional hanya sekitar 830 ribu barel per hari.



Dengan net import sekitar 870 ribu barel per hari, dapat dibayangkan berapa banyak tambahan defisit dari sektor migas yang akan menggerogoti transaksi perdagangan nasional dan juga termasuk keuangan Pertamina. Belum lagi tekanan ekonomi  dunia akibat perang dagang antara negara-negara raksasa yang belum juga mencapai "titik dingin" yang secara tidak langsung akan memengaruhi ekonomi nasional kita.

Fokus Pemerintah

Pemerintah mau tidak mau harus lebih fokus mempertahankan fundamental ekonomi, baik makro maupun mikro. Tujuannya, agar bisa bertahan dalam situasi tsunami kecil atas memanasnya ekonomi dunia dan seupaya terhindar dari tsunami besar yang mungkin bisa terjadi apabila ekonomi global belum juga mendingin dan rebound, karena akan sangat berdampak kepada ekonomi nasional.

Secara makro, fundamental ekonomi nasional masih dibilang positif dilihat dari beberapa indikator, seperti PDB yang stabil di kisaran 5%, IHK terendah dalam sejarah yaitu 3,18%, pertumbuhan uang beredar yang masih positif, dll. Namun, hal ini tetap berisiko memburuk apabila ada kejadian luar biasa, terutama pengaruh eksternal dan juga internal.

Pemerintah harus mampu mempertahankan surplus transaksi perdagangan dengan terus meningkatkan surplus transaksi perdagangan dari sektor non-migas untuk menutupi defisit transaksi perdagangan migas, akibat meningkatnya beban impor migas karena meningkatnya harga minyak dan menguatnya kurs dolar.

Walaupun diprediksi peningkatan kurs dolar tidak akan berlangsung lama, karena juga akan merugikan ekonomi Amerika lantaran akan berdampak kepada daya saing harga produk Amerika di dunia, akan tetap memengaruhi ekonomi domestik Indonesia. Hal itu akan memengaruhi harga-harga di dalam negeri dan tentunya juga akan menggerus devisa negara kita, apabila transaksi perdagangan nasional tidak bisa dipertahankan untuk tetap surplus.

Apalagi, kalau BI terlalu sering mengintervensi pelemahan rupiah dengan sering mengguyur pasar dengan dolar dari devisa negara (walaupun devisa negara kini masih tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 131 miliar dolar atau setara 8,3 bulan impor). Lalu, terpaksa harus menaikkan suku bunga acuan untuk menghindari capital outflow walaupun akan berimbas kepada suku bunga kredit yang meningkat.

Usaha Pemerintah

Pemerintah dan dunia usaha harus mencoba dengan gigih meningkatkan dan membuka pasar baru ekspor non-migas agar pendapatan ekspor kita meningkat. Di lain pihak, mencari mitra dagang untuk impor dengan negara-negara yang tidak menggunakan mata uang dolar dalam transaksi perdagangannya (mengingat currency basket untuk perdagangan internasional tidak hanya dolar Amerika).

Setelah itu, menggenjot industrialisasi dalam negeri dengan memberikan insentif ataupun kelonggaran baik fiskal maupun deregulasi ekonomi lainnya. Kemudian, APBN yang pertama kali dalam sejarah tidak mengalami perubahan (tanpa APBNP karena mungkin pemerintah yakin bisa tetap mempertahankan postur anggaran tahun berjalan) harus benar-benar dialokasikan kepada sektor-sektor produktif serta sektor-sektor yang mampu mempertahankan daya beli masyarakat, terutama sektor konsumtif.

Penggunaan APBN juga harus benar-benar diawasi dan dikawal agar tepat guna dan efisien, termasuk anggaran dana perimbangan/transfer daerah. Dana desa pun mesti digunakan dengan efektif dan efisien, tidak dikorupsi, dan tidak diendapkan di bank.

Sumber-sumber pendapatan pemerintah lain seperti pajak mau tidak mau harus dioptimalkan, termasuk juga sumber-sumber pendapatan lain seperti PNBP, bagi hasil, dll, walaupun pemerintah meyakini pendapatan negara akan tembus Rp2.000 triliun. Apabila tercapai, merupakan pertama dalam sejarah APBN.

Pertamina dan juga PLN yang menerima subsidi negara juga harus melakukan good corporate governance agar pengelolaannya lebih profesional, transparan, akuntabel, dan sehat. Bisa dimaklumi bahwa dalam keadaan harga minyak dunia tinggi, kurs dolar tinggi, dan harga batu bara tinggi, Pertamina dan PLN akan mengalami dampak keuangan yang makin buruk.

Mau tidak mau, mereka harus melakukan corporate restructuring secara keseluruhan, baik portfolio, financial, maupun organization. Apabila tidak segera dilakukan, beban keuangan mereka akan semakin berat. Sebagai BUMN strategis nasional, mau tidak mau pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan. Wallahualam bissawab.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR