DUNIA sudah memasuki era digital yang ditandai dengan perubahan konstelasi peradaban manusia yang semula media analog, dengan keterbatasan pada karakteristik unik media itu, saat ini menyatu menjadi satu media yang dinamakan digital.
Kemampuan konvergensi media ini bergerak cepat dan menyebabkan informasi mudah merasuk dan terkonsumsi oleh netter sebagai pengguna jejaring internet tersebut (Straubhaar and La Rose, 2004).
Perubahan semua dalam bentuk elektronik mulai e-book, e-banking, e-television, e-document, e-goverment, hingga pada isu hangat saat ini, yaitu e-money.
Merasuknya jejaring internet ke semua sendi kehidupan memaksa manusia era digital harus memanfaatkan semua teknologi informasi tersebut beserta turunannya. Satupertanyaan mudahnya ialah apakah sudah siap orang Indonesia menjadi netters dan penggunaan media digital itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti e-money saja? Apa kendala utama dalam penggunaan e-media tersebut?
Pertanyaan ini yang kerap ditanyakan pihak pemerintah dalam upaya implementasi percepatan digitalisasi di berbagai bidang kehidupan rakyat. Tentu saja bila pemerintah mandek menerapkan digitalisasi, hal ini bisa menghambat lajunya perkembangan pembangunan dalam upaya go international untuk bersaing dengan negara lain.
Semua itu akan bermuara kepada sulitnya terwujud kesejahteraan untuk kemakmuran rakyat Indonesia ke depan. Bila menengok sejarah, memang keberadaan apa yang dinamakan informasi itu berasal dari konteks militer untuk perkembangan intelijen perang. Dahulu informasi adalah segala sesuatu yang digunakan pihak militer untuk menaklukkan, memerdaya, bahkan mengalahkan lawan. Informasi dahulu dianggap masuk satuan-satuan getaran listrik yang berguna dan berisi segala hal ihwal penting segala sesuatu tentang keberadaan dan kekuatan musuh.
Istilah informasi kemudian digembar-gemborkan Wilburm Schram yang menyadur dari analogi radar sebagai konseptualisasi cybernetics oleh Shannon and Weaver (Littlejohn, 1999:48). Akhirnya konseptualisasi itu dikenal dengan model sistem kerangka komunikasi dunia dalam pemikiran tataran teori sistem yang menunjukkan corak Amerika.
Diakui bahwa pada Perang Dunia Pertama, istilah informasi dalam dunia komunikasi lekat dengan penggunaan wahana penyimpanan informasi intelijen oleh militer. Mulai teknologi media pita, cakram rekam, microfish, kaset, piringan hitam, hingga telepon.
Penyimpanan ini berkembang dalam baik efisiensi bentuk maupun kapasitas simpan yang besar.
Pada perkembangan Perang Dunia Kedua lebih pesat lagi dengan bentuk yang sangat kecil bisa menyimpan hingga miliaran byte, seperti compact disk dan flash disk (Sulistyo-Basuki, 1994). Seperti biasanya bila produk itu sudah diuji coba militer dan berhasil hingga berdaya guna, produk itu akan diaplikasikan dalam dunia industri dan dilempar dalam keperluan bisnis.
Sejarah keberadaan informasi dalam konteks produk tidak lepas dalam bayang-bayang intelijen di dalamnya. Tentu saja bangsa Indonesia yang memiliki sejarah kelam dengan dunia intelijen akan terbawa dalam penggunaan sarana tersebut. Praktik intelijen yang dirasakan rakyat Indonesia ada sejak zaman kerajaan dahulu jauh sebelum adanya negara Indonesia, kemudian dilanjutkan zaman era kolonial, baik Belanda, Inggris, maupun Jepang.
Tidak sampai di situ saja, zaman Orde Lama dan puncaknya pada zaman peralihan Orde Baru yang ditandai dengan pemberantasan G-30-S ikut memberikan imbas negatif istilah intelijen pada rakyat Indonesia.
Rakyat menjadi ketakutan, berprasangka satu dengan yang lain, penuh curiga dengan aparatur negara dan mengalami paranoia akan ancaman dan kekuatan dahsyat dari luar (Tempo.co.id).
Ketakutan akan ancaman hidup menjadi sangat kentara dan hal itu sangat membekas kuat dalam benak dan hati rakyat Indonesia. Buktinya isu-isu sensitif seputar G-30-S tetap menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dan diwaspadai meski sudah berlangsung hampir 52 tahun yang silam.
Rakyat Indonesia sedemikian trauma dengan istilah intelijen beserta praktik-praktik di dalamnya. Semua ialah kepalsuan dan hanya digunakan propenguasa, bukan pada kebenaran yang hakiki. Kegundahan inilah yang sebenarnya ada di dalam diri bangsa Indonesia saat ini menanggapi segala sesuatu menyoal hubungannya dengan informasi dalam dunia digital.
Informasi, hoaks, sosial media, dan rahasia identitas pribadi bagi mereka yang hidup pada era generasi baby boomer (1960-an) hingga generasi X (1970-an) tentu saja pengaruh dari orang tua mereka sedemikian kental dalam ketakutan akan praktik kontraintelijen penguasa zaman dahulu. Tentu saja sikap kehati-hatian dan kewaspadaan mereka lebih ekstra daripada anak-anak mereka yang berada di generasi Y dan bahkan generasi Z.
Pemasukan data identitas pribadi untuk keperluan informasi pencatatan kartu telepon seluler, kepemilikan harta rijit dalam pajak, pendataan kekayaan di tabungan sampai dengan e-money untuk transaksi tarif jalan bebas hambatan (tol) menimbulkan prasangka.
Dinilai sebagai bentuk terpasangnya data identitas pribadi orang dalam pangkalan data daring yang sewaktu-waktu bisa dijadikan alat bukti penuntutan hukum atas tindakan dan perilaku yang disinyalir melawan negara.
Anggapan itulah tentunya yang membuat program pemerintah kurang diminati dan bahkan perlu dihindari karena sikap traumatis itu. Tidaklah berlebihan trauma akan informasi dan paranoia akan sikap pada tindakan aparatur negara menjadi kendala utama orang mau menggunakan dan masuk dunia digital dalam praktik kehidupannya.
Mereka akan merasa “ditelanjangi” tidak ada kerahasiaan pribadi semua menjadi milik bersama dalam konteks kolektivistik, aparat bisa masuk menerobos halaman rumah karena memang informasi masuk rumah dan menyelisip melalui jendela dan telepon seluler yang dimiliki masyarakat.
Alhasil kondisi rakyat Indonesia tidak akan jauh bersikap mirip seperti bekas negara yang pernah bertangan besi menerapkan praktik intelijen dan kontraintelijen dalam menjaga stabilitas negaranya.
Sebut saja Rusia yang sedemikian superpower dengan praktik intelijen yang dilakukan pihak polisi Militsia dan KGB ternyata memberikan trauma dan ketakutan mendalam.
Keterbukaan dan mau hidup dengan informasi sesungguhnya menjadi barang yang mahal untuk mewujudkan praktik demokrasi sebenarnya bagi negara. Kecurigaan dan traumatis akan mewarnai implementasi informasi dan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.
Bila rakyat Indonesia sudah di posisi sedemikian, terjawablah, bahwa kendala terbesar penerapan dunia digital di Indonesia berangkat dari sikap traumatis mendalam bangsa akan sejarah kelam informasi itu sendiri.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR