TRANSPARANSI anggaran merupakan syarat penting menciptakan tata pemerintahan yang bersih. Transparansi semakin diperlukan untuk memudahkan pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari penyimpangan administratif maupun yang disengaja.

Transparansi dana KPU tersebut penting. Berdasarkan pengalaman dana Pemilu 2014 yang dikelola KPU secara nasional, dugaan penyimpangan dana terjadi pada sejumlah aspek, antara lain perjalanan dinas anggota KPU, volume pekerjaan kurang, pengadaan barang dan jasa tidak sesuai mekanisme, pembayaran ganda, serta aspek barang dan jasa yang tidak sesuai.



Dalam laporan BPK, penyimpangan tersebut dibagi dalam tujuh kategori, yaitu indikasi kerugian negara Rp34,35 miliar, potensi kerugian negara Rp2,25 miliar, kekurangan penerimaan Rp7,35 miliar, pemborosan Rp9,77 miliar, anggaran yang tidak diyakini kewajarannya Rp93,05 miliar, anggaran lebih pungut pajak Rp1,35 miliar, dan temuan administrasi Rp185,98 miliar.

Tidak hanya itu, dalam audit tersebut ditemukan juga indikasi adanya masalah dalam sistem pengendalian internal keuangan KPU dan hal itu berpengaruh pada keuangan KPU pada 2014. Dengan kata lain, BPK menemukan sejumlah ketidakberesan dalam penggunaan anggaran negara oleh KPU.

Itulah pentingnya audit dalam setiap penggunaan uang rakyat. Tidak terkecuali urgennya audit terhadap anggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Sebab, dana rakyat untuk pesta demokrasi di Bumi Ruwa Jurai tersebut jumlahnya mencapai Rp267,9 miliar.

Publik berharap KPU transparan dalam mengelola uang rakyat, termasuk dana untuk debat kandidat. Sebab, KPU mengubah jadwal debat kandidat keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang semula pelaksanaan debat tahap I akan berlangsung 24 Maret kini diundur menjadi 7 April.

Sedangkan debat kandidat tahap II khusus untuk keempat calon wakil gubernur tetap, yakni 28 April. Lalu, debat kandidat tahap III khusus untuk keempat calon gubernur dilangsungkan 11 Mei mendatang. Demikian juga soal tempat, yang awalnya akan dilangsungkan di Jakarta, kini di Lampung. Anggarannya mencapai Rp800 juta untuk tiga kali pelaksanaan debat.

Pilkada serentak menelan anggaran sangat besar. Hajat politik ini juga menjadi pertaruhan berbagai pihak, mulai dari pasangan calon hingga yang terutama adalah rakyat pemilih. Karena itulah, kepentingan besar ini jangan sampai ternoda oleh penyimpangan anggaran oleh penyelenggara pemilu.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR