RIBET. Itulah kesan yang diutarakan sejumlah teman mengenai PPDB SMA/SMK yang diadakan pada Senin hingga Rabu (17—19/6). Itu sepertinya menjadi awal pekan yang amat menyita waktu dan pikiran bagi sejumlah teman yang membawa adik atau keponakannya mendaftar di SMA negeri bersistem zonasi.

Ada orang tua dan wali murid yang terpaksa izin kerja selama dua bahkan hingga tiga hari untuk mengurusi berbagai berkas yang disyaratkan. Beberapa kasus muncul saat pendaftaran tiba. Seorang pendaftar di SMAN yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, mendaftar pada hari pertama dengan membawa berkas yang disyaratkan.



Panitia menolak karena KK yang ditunjukkan dibuat pada Maret lalu. Panitia akhirnya memberi solusi bagi pendaftar tersebut dengan meminta keterangan domisili dari kelurahan. 

Ada lagi cerita lain dari teman yang berdomisili di Jalan Panglima Polem. Ia mengaku antre sejak pukul 06.00 sampai pukul 13.00 di sekolah pilihan. Hingga siang, pemberkasan belum rampung sehingga harus dilanjutkan pada hari kedua. 

Pendaftar PPDB SMA, terutama yang favorit, membeludak. Sekolah di tengah kota punya data pikat tersendiri baik kelengkapan fasilitas lengkap hingga SDM pendidik yang diyakini kompetensinya. Padahal, belum tentu jarak domisili sesuai ketentuan. Siswa yang diterima ialah pendaftar dengan jarak domisili terdekat dengan sekolah. 

Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar menyebut kuota siswa baru SMAN di Bandar Lampung sebanyak 5.693 orang, tersebar di 17 sekolah. Dari kuota tersebut, penerimaan paling banyak dari jalur zonasi mencapai 90 persen. Sebanyak 5 persen lainnya jalur prestasi dan 5 persen sisanya untuk pendaftar yang ikut orang tua pindah tugas. 

Sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Disdikbud Lampung adalah kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai tahapan dan syarat PPDB SMA. Animo masyarakat yang tinggi belum dibarengi dengan luasnya akses informasi. PPDB yang ribet seakan menjadi tradisi tahunan. 

Ada baiknya, Disdikbud membuka pusat informasi yang digawangi oleh operator dan pihak terkait. Pusat informasi jangan sekadar pemberitahuan melalui web. 

Bukalah pos informasi di kantor Disdikbud beberapa hari sebelum pendaftaran PPDB dibuka. Bisa juga Disdikbud membuka pos informasi di sejumlah sekolah, minimal setengah dari jumlah SMA yang ada. Itu amat penting karena kenyataannya kondisi dan kasus calon pendaftar tidak bisa selesai hanya dengan membaca informasi di web atau media massa. 

Masyarakat butuh dialog dan solusi langsung atas masalah yang spesifik. Dengan perluasan akses informasi, masyarakat bisa mempersiapkan diri, berikut berkas, secara matang. PPDB ribet begini jangan jadi tradisi tahunan. 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR