BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung meminta pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung mengajukan surat permohonan dari instansi terkait untuk pendampingan pembangunan yang ada di kota Tapis Berseri.

Kajari Bandar Lampung, Hentoro Dwi Cahyono, mengatakan TP4D bekerja pasif tapi aktif. Pihaknya tidak menawarkan pengawalan terhadap proyek pemerintah, namun harus berdasarkan surat permohonan. “Prosedurnya surat dulu dari satker bersangkutan, dari dinas PU atau wali kota melalui Sekda. Nanti akan ditelaah oleh tim kami, diekpose dulu apakah perlu pendampingan atau cukup ranah perdata dan tata usaha negara saja,” jelas Hentoro seusai membuka acara sosialisasi TP4D bagi aparat Pemkot Bandar Lampung, Kamis (24/8/2017).



Pria asal Semarang, Jawa Tengah ini menegaskan pihaknya tidak serta merta langsung mendampingi setiap proyek pemkot yang ada. “Jadi kalau perlu didampingi kita lakukan pendampingan sudah ada beberapa proyek yang kita damping. Tapi intinya kerja kami harus berdasarkan permohonan,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah kasus penyimpangan pada pemkot Bandar Lampung rata rata sama dengan daerah lainnya. “Ya samalah dari pengadan barang dan jasa, proyek pengadaan seperti itu. Kemudian penyimpangan tidak sesuai dengan spek atau di mark up,” ucapnya.
Kasi Intel Kejari Bandar Lampung, Andrie Setiawan mengatakan sosialisasi TP4D tak harus menyasar penggunaan dana desa (DD), mengingat tidak adanya DD yang dikelola di kota Bandar Lampung. “Bukan hanya menyangkut dana desa, pendampingan juga dilakukan pada camat dan lurah dalam mengelola anggaran yang ada. Supaya tidak ada penyimpangan dan keragu raguan dalam mengeksekusi program,” jelas Andrie.

Ketua TP4D kota Bandar Lampung ini juga dalam sosialisasi mendapat beragam pertanyaan mengenai penggunaan anggaran. Seperti pencairan dana BBM kendaraan pengangkut sampah, meskipun kendaraan milik kecamatan telah rusak. “Enggak masalah kalau kendaraannya diganti kendaraan milik pribadi. Asal benar bekerja untuk kebersihan masyarakat. Bisa dipertanggungjawabkan, bensinnya untuk operasional kendaraan pengangkut sampah itu. Tidak fiktif,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat melaporkan segala bentuk pungutan liar (pungli) termasuk pungli preman pada pekerjaan proyek pembangunan. “Silahkan laporkan baik itu pungli ataupun dugaan penyimpangan anggaran pemberdayaan masyarakat. Pasti akan kami tindaklanjuti,” imbuhnya.

Kejari Bandar Lampung juga akan meluncurkan program jaksa masuk desa atau kelurahan dalam waktu dekat ini. “Tadi dari Kelurahan Sepangjaya meminta program jaksa masuk desa. Supaya warga melek hukum, dan memang sudah kami rencanakan. Nah karena ada keinginan seperti ini, kelurahan sepang jaya akan menjadi prioritas,” pungkasnya dalam acara yang diikuti 146 peserta yang terdiri dari 20 camat dan 126 lurah mengikuti pemaparan yang diberikan kejari Bandar Lampung.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR