KALIANDA (Lampost.co)--- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lamsel, melakukan kesepakatan bersama atau Memorandum off Understanding (MoU) terkait Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran bagi masyarakat secara gratis, Rabu (9/5/2018), di Aula Sebesi Gedung PKK Kalianda.
Penandatanganan MoU Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran itu dilakukan antara Ketua TP PKK Lampung Selatan Jasmine Shahnaz dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Lamsel Edy Firnandi.
Menurut Edy, sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang, peran serta pengurus dan kader PKK diharapkan dapat mensosialisasikan tentang pentingnya pengurusan akta pencatatan sipil untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak.

“Kader PKK ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka, peran sertanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah sangat  dibutuhkan,”ujar Edy.
Ia mengungkapkan, sesuai dengan perintah dan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan penerbitan Akta Kelahiran, dikatakan bahwa seluruh kabupaten/kota se-Indonesia ditargetkan harus mencapai 85 % bagi penduduk berusia 0-18 tahun."Kami juga mengharapkan bantuan jajaran pengurus dan kader PKK untuk menghimpun dan melaporkan kepada kami apabila ada warga yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil di desanya," kata Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Lamsel itu.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR