BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Diskusi publik tolak revisi Undang-undang KPK yang digagas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Bandar Lampung, Pusat Kajian Masyarakat Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikham) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, mengalang petisi pengumpulan headset rusak untuk wakil rakyat yang tidak pernah mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya lagi.

"Kalau tidak mau mendengarkan aspirasi dari rakyatnya lagi lantas siapa yang mau mereka dengarkan lagi. Kami sarankan tutup saja kupingnya dengan headset rusak yang kami kumpulkan ini," kata Direktur LBH Chandra Mulyawan usai diskusi, Senin, 16 September 2019.



Anggota DPR semestinya mendukung sepenuhnya aspirasi rakyat yang tidak menginginkan adanya revisi UU KPK. Namun kenyataanya seperti yang ada saat ini mereka menginginkan adanya revisi tersebut. "Kami sarankan lebih baik tutup kupingnya rapat-rapat pakai headset rusak yang kami kumpulkan ini," kata dia.

Kata Chandra, Penggalangan headset rusak untuk DPR tidak hanya dilakukan di kantor LBH saja namun pihaknya berencana akan turun langsung ke jalan untuk meminta masyarakat memberikan headset rusak yang akan diberikan kepada anggota dewan untuk menutup telinganya.

Berita terkait:

LBH Bandar Lampung Tolak Revisi UU KPK

Ketua AJI Bandar Lampung Hendri Sihaloho, orang pertama yang menyumbangkan headset rusak miliknya dalam penyampaian ketua AJI headset rusak yang dia sumbangkan hari ini adalah barang kesayang miliknya yang telah lama dia simpan, karena fungsinya untuk menutup telinga wakil rakyat yang tidak mau mendengarkan rakyatnya lagi terpaksa barang tersebut, dia serahkan kepada mereka untuk difungsikan.

"Sayang sebetulnya headset saya ini saya serahkan, karena ini barang kesayangan saya yang sudah lama saya simpan. Karena untuk menutup kuping wakil rakyat yang tidak mau mendengar rakyatnya saya lepas headset saya untuk menutup kuping anggota DPR," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR